KPPOD Dalam Berita
20 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Bilang Pelaksanaannya Belum Solid
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai dalam 20 tahun terakhir, sistem pelaksanaan otonomi daerah masih belum solid dan masih perlu dibenahi.
read more...Pertumbuhan ekonomi dinilai meningkat pasca otonomi daerah
Kita masih mengalami sejumlah tantangan struktural, terutama desain kebijakan dan juga kelembagaan yang masih menghambat daerah, terutama kepala daerah dalam berinovasi dan berkreativitas terhadap tata kelola ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah,
read more...Omnibus Law & Orkestrasi Ekosistem Investasi Daerah
Fakta problematiknya, temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi lainnya.
read more...Cegah Korona Menggila, Daerah Harus Seirama dengan Pusat
Gelombang kasus positif virus korona (Covid-19) terus menyeruak di sejumlah daerah. Guna menghalaunya, pemerintah pusat memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro pada 15-28 Juni melalui Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021.
read more...KPPOD Dukung Sanksi Bagi Daerah yang Lamban Serap APBD
daerah dengan serapan rendah mesti diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat. Sebaliknya, daerah yang berhasil menyerap seluruh APBD mesti diberi apresiasi berupa tambahan anggaran
read more...