20 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Bilang Pelaksanaannya Belum Solid

bisnis.com

20 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Bilang Pelaksanaannya Belum Solid

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai dalam 20 tahun terakhir, sistem pelaksanaan otonomi daerah masih belum solid dan masih perlu dibenahi. 

Acting Director KPPOD Armand Suparman menilai masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2000 dan berlanjut secara bertahap. 

Pertama, Armand menyebut pemerintah perlu membuat kerangka kerja otonomi daerah yang lebih efektif dan akuntabel. 

Khususnya, kerangka kerja di sisi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah baik di sisi pengawasan, pembinaan, keuangan, dan kewenangan. 

Kedua, Armand mengingatkan bahwa terdapat potensi terjadinya nasib buruk bagi otonomi daerah yang ditandai dengan kembali terpusatnya sejumlah peraturan atau undang-undang, serta semakin kecilnya otoritas daerah. 

Dia mencontohkan pengalihan kewenangan terhadap sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan dari kabupaten ke provinsi. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang (UU) No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No.32/2004. 

“Beberapa fenomena terakhir misalnya di UU Pertambangan dan UU Cipta Kerja, ada usaha untuk memperkecil otoritas daerah. 

Ini menjadi tanda-tanda buruk bagi nasib otonomi daerah. Jangan sampai nanti itu semua ditarik ke pusat,” ujar Armand dalam media visit ke Bisnis Indonesia, Kamis (17/6/2021). 

Ketiga, KPPOD menilai tantangan juga datang dari sisi kepemimpinan pemerintahan daerah yang dituntut bisa lebih berinovasi. 

Armand menyebut hal tersebut merupakan tanggung jawab dari partai politik untuk menyiapkan kader-kader pemimpin daerah yang selalu memiliki kapasitas dan integritas yang baik. 

Pasalnya, Armand menilai kepemimpinan yang berintegritas dan melahirkan inovasi dapat mendukung pemerintahan daerah dengan sistem otonomi yang dinilainya belum solid. “Dari 20 tahun terakhir kita punya otonomi daerah, kita masih punya pekerjaan yang banyak soal pembenahan sistem. 

Namun, minimal dari best practice yang ada di daerah, muncul pemimpin daerah yang inovatif. Ini yang menjadi penyelamat,” katanya.

https://kabar24.bisnis.com/read/20210618/15/1406927/20-tahun-otonomi-daerah-kppod-bilang-pelaksanaannya-belum-solid.


Dibaca 49 kali