KPPOD Dalam Berita

Masih Banyak Perda Bermasalah, RUU HKPD Dinilai Belum Mengandung Terobosan Fundamental

Masih menuai polemik, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) belum mengandung terobosan fundamental untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

RUU HKPD Perlu Dirancang Mampu Kurangi Ketergantungan Daerah ke Pusat

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) perlu dirancang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

Kepala BK DPR: Keputusan RUU HKPD akan diambil dalam waktu dekat

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul mengatakan DPR akan mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) dalam waktu dekat.

KPPOD apresiasi langkah pemerintah merevisi UU 28/2009 dan UU 33/2004

“Kita patut memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil pemerintah untuk merevisi UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,”

KPPOD usulkan nama RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diganti

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyarankan pemerintah untuk mengganti nama Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menjadi RUU Pengelolaan Keuangan Daerah.

Showing 506-510 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia