KPPOD on the News
Putusan MK Dinilai Hambat Mendagri Hapus Perda Berpotensi Pungli
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pencabutan peraturan daerah (perda) harus melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung (MA) dinilai menghambat Menteri Dalam Negeri...
KPPOD Kritik Putusan MK Terkait Pembatalan Perda
Dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menghapus kewenangan Mendagri membatalkan...
KPPOD: Keputusan MK Hambat Deregulasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) dinilai dapat menghambat proses...