KPPOD on the News

KPPOD Sangsi Pemda Laksanakan Omnibus Law Ciptaker

KPOOD menilai pemda tidak dilibatkan dalam proses penyusunan draf RUU Ciptaker.

KPPOD Kritik Ketentuan Pengalihan Kewenangan Daerah ke Pusat di RUU Cipta Kerja

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengkritik draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang banyak memuat aturan soal...

Omnibus Law: Deregulasi yang Mencederai Reformasi

Omnibus law yang hendak menarik semua kewenangan pemerintah daerah ke pusat mencederai demokrasi dan tujuan otonomi. Kapasitas pemerintah pusat dipertanyakan.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia