KPPOD on the News
KPPOD minta pemerintah perjelas skema opsen pajak dalam RUU HKPD
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menambahkan perpajakan dengan memberikan kewenangan pungutan skema opsen pajak dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah...
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah sebut PPHN kekang kepala daerah
KPPOD menolak upaya untuk pembuatan PPHN. Undang Undang yang ada saat ini termasuk dalam UU Cipta Kerja dinilai telah mengikis kewenangan daerah
UU ASN 5/2014 jadi celah bupati/wali kota jual beli jabatan
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara...