Bundle KPPOD Brief

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, setiap Pemda diberikan kewenangan dan peran aktif membangun daerahnya. Harapannya, mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata di seluruh penjuru Indonesia sebagai salah satu jawaban atas ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia selama puluhan tahun sebelum-nya. Sejauh mana peran Pemda dalam mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing menjadi hal yang menarik untuk diketahui pada era otonomi daerah ini.

Selama lebih dari empat dasawarsa, kerangka regulasi dan kebijakan pertambangan umum di negeri ini diatur berdasarkan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan2 Pokok Pertambangan. Melewati rangkaian pembahasan yang alot sejak Juni 2005, pada tanggal 16 Desember 2008 lalu DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui perubahannya yang diikuti pengesahan oleh Presiden tanggal 12 Januri 2009: UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.