Revisi UU Otsus Papua, KPPOD Soroti 2 Pasal Krusial Ini

beritasatu.com

Revisi UU Otsus Papua, KPPOD Soroti 2 Pasal Krusial Ini

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti dua pasal krusial yang harus diperhatikan pemerintah, termasuk panitia khusus (pansus) otonomi khusus (otsus) DPR dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi khusus bagi Papua.

Acting Director KPPOD Armand Suparman mengatakan, pembahasan revisi UU Otsus Papua memang sudah seharusnya dilakukan, mengingat pemberian dana otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otsus tersebut diperlukan revisi dari UU 21/2001.

“Dari sisi momen, memang tahun 2021 ini susah saatnya UU 21/2001 harus direvisi. Karena kalau kita lihat durasi untuk dana otsus sendiri sudah sampai pada tahun ini, sehingga harus direvisi,” kata Armand Suparman, kepada Beritasatu.com, Selasa (8/6/2021).

Armand mengungkapkan, ada dua pasal krusial yang harus benar-benar diperhatikan pansus Otsus Papua DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Pertama, terkait Pasal 76 tentang pemekaran. Dalam revisi ini, Pasal 76 diubah menjadi pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Lalu pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita menyoroti soal pemekaran. Kalau kita membaca draft revisi UU Otsus ini, sepertinya orang-orang yang menyusun rencana ini melihat inisiatif pemekaran sebagai satu-satunya jalan bagi kesejahteraan Papua,” ujar Armand Suparman.

Namun KPPOD melihat, pemekaran tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Jangankan untuk Papua, daerah-daerah di luar Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemekaran tidak ada jaminan kesejahteraan datang dengan sendirinya.

“Apalagi konteks Papua yang memiliki masalah kompleks, baik dari sisi budaya, politik dan juga kebijakan. Sehingga menurut kami, itu (pemekaran) tidak efektif kalau daerah sekarang akan dimekarkan kembali baik di level provinsi dan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat,” terang Armand Suparman.

Kedua, lanjut Armand, pasal terkait dana otsus. Dalam revisi UU Otsus ada wacana akan menaikkan dana otsus dari awalnya 2% menjadi 2,25%. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 huruf e. Kenaikan terdiri dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara 1,25% dari plafon DAU nasional.

“Upaya peningkatan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan perlu dipertimbangkan lagi,” tegas Armand Suparman.

Karena, dana otsus yang sudah digulirkan sejak tahun 2001 hingga tahun ini sudah ribuan triliunan rupiah. Namun dampak terhadap persoalan terkait pendidikan kesehatan di Papua dan Papua Barat belum terlihat.

“Dua bidang ini menjadi fokus digulirkan dana otsus. IPM Papua mungkin naik setiap tahun, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, IPM Papua masih dibawah. Belum lagi kalau kita melihat ada persoalan terkait gizi buruk. Disini kita melihat apakah dana otsus itu efektif atau tidak untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Armand Suparman.

Sumber: https://www.beritasatu.com/politik/784293/revisi-uu-otsus-papua-kppod-soroti-2-pasal-krusial-ini


Dibaca 33 kali