KPPOD: Reformasi Partai Politik Harus Jadi Urusan Negara

www.republika.co.id

KPPOD: Reformasi Partai Politik Harus Jadi Urusan Negara

Peran aktif negara diperlukan untuk membenahi sistem partai politik di Indonesia. Negara harus memiliki daya tawar agar dapat ikut andil dalam mereformasi partai politik.

"Reformasi terhadap partai tidak boleh hanya menjadi urusan dapur partai politik. Dia harus menjadi urusan negara," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (15/12).

Robert menilai, negara dapat mengintervensi lebih jauh mengenai strategi reformasi yang harus dilakukan partai politik hanya jika negara membantu partai politik secara maksimal. Salah satu yang dapat dilakukan ialah memberikan bantuan bersyarat kepada partai politik.

"Bukan hitungan angkanya. Angkanya bisa kita hitung. Yang penting adalah negara akan membantu keuangan partai dengan semaksimal mungkin tapi dengan bersyarat," tutur dia.

Ia menjelaskan, negara dapat memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan syarat, partai tersebut harus mau diaudit dan hasilnya harus dipublikasikan. Jika partai tersebut tidak mau, maka bantuan tersebut tidak dapat diberikan.

"Kemudian bila perlu, kami (negara) akan bantu keuangan partai, tapi proses kaderisasi dan pencalonan harus berbasis pada jenjang dan merit system. Tidak boleh ujug-ujug," ungkap Robert.

Dia melihat, selama ini negara sulit masuk untuk melakukan reformasi partai politik karena negara tidak begitu banyak membantu partai politik. Padahal, kata dia, bantuan bersyarat seperti yang telah ia jelaskan dapat menjadi pintu masuk bagi negara melakukan desakan reformasi internal partai politik.

"Poinnya adalah bukan soal jumlah uang. Kita bisa diskusikan soal ini. Tapi bantuan bersyarat ini menjadi pintu masuk buat negara untuk melakukan desakan bagi reformasi internal partai," katanya.

Sumber: (https://www.republika.co.id/berita/q2jm3u377/kppod-reformasi-partai-politik-harus-jadi-urusan-negara)


Dibaca 41 kali