Serapan APBD Terbesar Belanja Pegawai

https://fin.co.id/

Serapan APBD Terbesar Belanja Pegawai

Serapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan program pembangunan. Dengan demikian pontensi kerugian masyarakat semakin tinggi.

Hal tersebut terungkap saat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) membeberkan rasio belanja pemerintah daerah hingga November 2019.

Dari data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), dalam rasio serapan APBD 2019 menunjukkan bahwa belanja pegawai dan kebutuhan operasional lain menduduki persentasi terbesar.

“Dari Rp 349,6 triliun, 26 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai, 35 persen operasional lain sedangkan untuk modal hanya 17 persen,” ujar peneliti KPPOD Lenida Ayumi di Jakarta, Minggu (15/12).

Kondisi demikian menurut Lenida sangat berpotensi menimbulkan kerugian publik. Sebab seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana negara lebih cepat. Namun, justru tak terlihat karena serapan anggaran yang minim.

Oleh karenanya, mekanisme integrated budgetary control harus diterapkan terutama bagi daerah operasional baru (DOB). Agar integrasi dari hulu ke hilir bisa terjadi, sehingga serapan anggaran dapat maksimal. Selain itu, budgeting yang dilakukan harus sesuai dengan program pembangunan pemerintah.

“Integrated budgetary control ini sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga pengeluaran belanja negara dan daerah terawasi dengan baik,” tutur Lenida.

Peneliti KPPOD lainnya, Henny Prasetyowati menambahkan untuk menghemat belanja pegawai, pemangkasan Eselon III dan IV menjadi solusi tepat. Dengan pemangkasan Eselon III dan IV, pemerintah bisa menghemat sampai Rp13,95 triliun.

“Bisa hemat Rp11,15 sampai Rp13,95 triliun per tahun. Tentunya jika hanya dihilangkan tunjangan kinerjanya saja,” katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah eselon III mencapai 98.658 dan eselon IV 327.058 orang. Eselon III menerima tunjangan kinerja sekitar Rp32,7-Rp46,4 juta per tahun dan Eselon IV menerima Rp22,9-Rp28, juta. Selain itu, mereka juga menerima kendaraan dan rumah dinas.

Langkah memangkas dua Eselon dalam struktur pemerintahan adalah langkah yang tepat. Sebab proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat dan tak berbelit-belit jika kedua posisi tersebut dirampingkan.

“Organisasi publik yang baik adalah yang flat. Jangan lagi ada yang gemuk. Tapi di Indonesia ada struktur eselonisasi satu sampai empat,” tuturnya.

(Sumber: https://fin.co.id/2019/12/16/serapan-apbd-terbesar-belanja-pegawai/)


Dibaca 315 kali