Anggaran Telat, Warga Kena Mudarat

Harian Koran Tempo

Anggaran Telat, Warga Kena Mudarat

Sejumlah kalangan memperkirakan mundurnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta berpotensi mengakibatkan serapan anggaran menjadi rendah. Hal itu akan berdampak negatif bagi program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Jangan sampai karena APBD ini telat disahkan, masyarakat yang dirugikan," ujar Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, kepada Tempo, kemarin.

Hingga kemarin petang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tak kunjung menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 menyebutkan batas akhir penetapan rancangan APBD 2020 paling lambat pada 30 November mendatang.

Menurut Robert, jika APBD 2020 telat disahkan, waktu bagi pemerintah DKI untuk membelanjakan anggaran itu berkurang. Bahkan kegiatan berpotensi batal dilaksanakan atau dilanjutkan pada tahun berikutnya karena tak cukupnya waktu merealisasi program itu. Contohnya, program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti renovasi sekolah dan pembangunan taman. "Kalau begitu 'kan masyarakat yang dirugikan," katanya.

Pemerintah DKI mengusulkan rehabilitasi 86 gedung sekolah dengan anggaran Rp 2,11 triliun pada tahun depan. Selain itu, pemerintah Jakarta mengusulkan program pembangunan 51 Taman Maju Bersama—dulu dikenal dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak— pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, berpendapat senada. Menurut dia, implikasi dari keterlambatan pengesahan APBD DKI 2020 ialah rendahnya serapan anggaran. "Sisa lebih perhitungan anggarannya nanti bisa tinggi," kata dia.

Dampak buruk lain ialah realisasi dari program itu akan menumpuk pada akhir tahun. Jika hal itu terjadi, Misbah melanjutkan, kualitas program tersebut pasti rendah.

Menurut dia, pemerintah dan DPRD Jakarta seharusnya bisa lebih pandai mengatur waktu untuk membahas dan menyepakati APBD 2020. Supaya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan sanitasi dan taman, tidak terhambat.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pemerintah DKI dan DPRD menyepakati jadwal paripurna pengesahan rancangan Peraturan Daerah APBD 2020 pada 11 Desember mendatang. Hal itu disepakati dalam rapat Badan Musyawarah kemarin.

Menurut Saefullah, pengesahan APBD 2020 terlambat karena 106 legislator Kebon Sirih baru dilantik pada 26 Agustus lalu. Kemudian anggota Dewan juga baru menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan Dewan pada 21 Oktober lalu. "Itu kan enggak bisa dielakkan," ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, optimistis anggaran DKI 2020 bisa rampung sebelum 1 Januari 2020. Walhasil, keterlambatannya tidak akan berdampak bagi masyarakat. "Pada 1 Januari nanti sudah bisa pakai anggaran yang baru," ujar politikus PDIP itu.

Sumber : Harian Koran Tempo, 26 November 2019


Dibaca 45 kali