KPPOD: Bentuk Badan Regulasi Nasional yang Bisa Batalkan Perda Bermasalah

https://www.beritasatu.com

KPPOD: Bentuk Badan Regulasi Nasional yang Bisa Batalkan Perda Bermasalah

Peneliti Komita Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengusulkan agar dibentuk Badan Regulasi Nasional yang memiliki kewenangan pengawasan serta pembinaan preventif dan represif dalam seluruh proses pembentukan peraturan, baik di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perancangan sampai pada pengundangan dan implementasi. Dengan kewenangan ini, kata dia, badan ini bisa membatalkan peraturan daerah (perda) yang bermasalah.

"Badan Regulasi Nasional ini bisa menjadi solusi untuk membatalkan perda-perda bermasalah karena pembatalan perda bermasalah sekarang hanya melalui Mahkamah Agung (MA)," ujar Arman di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Arman menjelaskan, dengan pengawasan preventif, badan ini memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan kajian terhadap rancangan regulasi sehingga seluruh potensi kebermasalahan sebuah regulasi bisa dideteksi sejak dini. Sementara, pada pengawasan represif, lembaga ini memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah regulasi.

"Kewenangan pengawasan serta pembinaan preventif dan represesif ini tentu harus ditopang sebuah UU. Karena itu, omnibus law yang saat ini sedang dirancang pemerintah, hendaknya harus mampu mengakomodasi peran dan kewenangan badan regulasi ini. Jika tidak diatur dalam kebijakan omnibus law, maka bisa diatur pada UU tersendiri," ungkap dia.

Badan Regulasi Nasional ini, kata Arman, juga bisa mengatasi egosektoral kementerian/lembaga yang selama ini menjadi akar sulitnya koordinasi lintas institusi yang berdampak lanjut pada disharmoni antaregulasi sektoral. Selain itu, badan ini juga harus memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan implementasi di K/L dan daerah.

"Selama ini, daerah-daerah sering kurang responsif dengan kebijakan pusat. Maka, lembaga ini sekiranya mampu menggerakkan daerah untuk mengimplementasi kebijakan pusat di daerah," tutur dia.

Terkait personalia dari Badan Regulasi Nasional ini, Arman mengusulkan proses perekrutan harus menerapkan sistem merit, baik untuk mengisi jabatan struktural, fungsional, atau administratif. Dengan demikian, kata dia, kapasitas atau kompetensi dan integritas menjadi persyaratan utama.

"Jabatan struktural hendaknya ditempati oleh orang-orang yang berlatar belakang beragam, terutama ASN, akademisi, dan LSM. Sementara, pada jabatan fungsional dan administratif, rekomendasi kami adalah tidak hanya diutamakan orang-orang memiliki kompetensi di bidang hukum, tetapi harus diisi oleh orang-orang dari multidisiplin ilmu sehingga setiap bidang ditangani oleh orang-orang yang memahami substansi sebuah bidang atau urusan pemerintahan," ujar dia.

Lebih lanjut Arman mengatakan, pembentukan Badan Regulasi Nasional ini merupakan salah satu rekomendasi KPPOD untuk pemerintah pusat dalam mengatasi perda-perda bermasalah, khususnya yang menghambat investasi. Selain desakan pembentukan badan ini, tutur Arman, KKPOD juga mendorong pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret mewujudkan UU payung melalui omnibus law.

"Untuk mengatasi perda-perda bermasalah, kita juga mendorong pemerintah pusat agar melakukan one in one out policy dengan membuat kebijakan terkait pencabutan regulasi di saat bersamaan juga menerbitkan regulasi baru, serta meminta pemerintah melembagakan penggunaan tools analisis regulasi (RIA) dalam penyusunan dan evaluasi regulasi," jelas dia.

Pada level pemerintah daerah, kata dia, perlu memperbaiki ekosistem kerja dan komitmen politik para pembentuk perda, yakni kepala daerah dan DPRD. Selain itu, menurut dia, perlu rekrutmen dan peningkatan kapasitas SDM aparatur berdasarkan sistem merit.

"Pemda juga perlu menggunakan tools analisis, evaluasi dan penyusunan regulasi," pungkas Arman.

(Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/586667/kppod-bentuk-badan-regulasi-nasional-yang-bisa-batalkan-perda-bermasalah)


Dibaca 29 kali