Inspirasi Perubahan dari Daerah
Koran Tempo - 16 Agustus 2019
Oleh: Robert Na Endi Jaweng,
Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta
Desentralisasi, secara normatif, didesain sebagai struktur kesempatan baru bagi daerah untuk mengelola ruang, uang, dan kuasa dalam dosis lebih tinggi dibanding masa silam yang sentralistis. Pemerintah Daerah di 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi berwenang atas 30 urusan dan membelanjakan hampir separuh uang negara (APBN). Model hubungan dengan pemerintah pusat juga dibuat lebih lentur agar daerah memiliki ruang otonom mengurus dirinya.
Nah, jika struktur kesempatan sudah terbuka dan semua daerah diberi modalitas sama (proporsional), mengapa ada yang bisa berlari kencang, sementara sebagian jalan di tempat, bahkan melangkah mundur? Para pengamat dan jurnalis bisa mengurutkan kisah-kisah sukses di Bantaeng, Banyuwangi, atau Surabaya. Namun mereka menemui kesulitan serius tatkala mencari contoh inovasi dan terobosan pembangunan ekonomi atau layanan publik di sebagian daerah lainnya. Alih-alih, deretan noda hitam otonomi, seperti inefisiensi, korupsi, hingga diskriminasi, justru tampil kasatmata dan merusak daerah itu sendiri.
Pada titik itu, kita teringat akan mahaguru manajemen, Peter E Drucker (1996), yang yakin tak ada negara miskin atau terbelakang, kecuali yang salah kelola atau tak terurus. Berbagai keyakinan sempat juga kita peroleh dari bukti-bukti historis scbagaimana ditulis Hemando de Soto (2000) soal sistem hukum/ birokrasi yang mempengaruhi pemupukan modal bagi wirausaha, hingga Daron Acemoglu (2012) perihal determinasi institusi dalam pembentukan struktur insentif dan ekosistem bagi pembangunan. Studi-studi komparatif di Indonesia juga mengkonfirmasi tata kelola (governance) sebagai faktor pembeda antara daerah “inovatif” dan daerah “involutif”pada era otonomi.
Menapaki usia 20 tahun berotonomi, sejumlah daerah inovatif membuktikan beragam terobosan di berbagai arena perubahan. Awalnya, inovasi dipilih sebagai pembuka sumbatan dalam tubuh sektor publik terkait dengan sistem kepegawaian, pengelolaan anggaran, atau manajemen aset. Pada tingkat lanjut, inovasi membantu memperbaiki kualitas proses dan produk layanan publik. Di sini, pemerintah daerah menggelar aneka inovasi perlindungan sosial dan layanan dasar, reformasi struktural berupa deregulasi serta debirokratisasi perizinan usaha, dan seterusnya.
Elemen kunci dalam aksi-aksi perubahan tersebut adalah kepala daerah. Sistem desentralisasi kita memang menempatkan gubernur/bupati/wali kota sebagai penentu nasib daerah. Dalam konstruksi “pemerintah daerah adalah kepala daerah yang dibantu perangkat daerah”, gubernur/bupati/wali kota menjadi pemangku otoritas atas aset, anggaran, hingga birokrasi. Semua kapital pemerintahan itu akan sia-sia, bahkan menjadi petaka, jika diurus serampangan di pasar-pasar gelap kekuasaan (kepemimpinan transaksional). Sebaliknya, bisa dikonversi menjadi humus bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik jika dikelola dengan baik dan benar (kepemimpinan transformatif).
Sebagaimana tersaji dalam edisi khusus Koran Tempo, kita dapat mengenal penanda dari tipologi kepemimpinan transformatif tersebut. Pertama, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam lanskap geografi ekonomi, maupun struktur perekonomian yang kuat memang modal sekaligus keberuntungan bagi orang yang memimpin suatu daerah. Meski demikian, tak jarang pula tambang dan hutan menjadi sumber petaka yang melahirkan korupsi, kutukan sumber daya alam, dan berbagai paradoks kelimpahan (paradox of plenty).
Di sisi lain, sejalan dengan ujaran Drucker, mayoritas daerah yang tak dianugerahi alam nan kaya atau tak memiliki captive market yang solid dapat mengandalkan elemen kinetik berupa “modal manusia” sebagai penentu kemajuan. Di sini, pemimpin inspiratif penting dalam mendesain visi perubahan yang terang, mereformasi tata kelola sebagai ekosistem baru sektor publik, serta menjadikan pembangunan bukan sebagai program semata (pemerintah), melainkan sebagai gerakan bersama rakyat. Kedua, dengan keyakinan demikian, batu uji kepemimpinan mereka adalah kepercayaan rakyat.Tidak ada daerah yang maju jika rakyat memunggungi pemimpinnya, kecuali memakai cara kuno regimentasi dan manipulasi, memaksa rakyat lewat instrumen regulasi dan sanksi ketimbang persuasi dan insentif. Demikian pula visi besar dan program saat pilkada akan tersandera pelaksanaannya jika alat kerja bupati/wali kota tak bergerak dalam kekuatan penuh dan politikus partai terus merecoki jalannya pemerintahan.
Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa krisis legitimasi, disfungsi birokrasi, dan deviasi politik dapat dipulihkan jika pengaruh dari kepemimpinan kepala daerah sungguh terasa hadir (menginspirasi). Otentisitas diri dan keutamaan moral, amanah, dan altruis menjadi fondasi dalam membangun karakter kepemimpinan. Para kepala daerah hebat telah membuktikan bahwa “karakter adalah kekuasaan”, dengan teladan moralnya bisa menggerakkan bawahan dan pejabat publik. Pejabat yang kotor akan sulit memimpin aksi bersih lingkungan (kejujuran berpemerintahan), bahkan bisa disandera para pemain lain.
Ketiga, kapasitas teknokrasi adalah modalitas inti kepemimpinan lokal. Para kepala daerah sukses tak pernah bcrhenti hanya pada soft-capitals, tapi secara nyata juga menghadirkan “pemerintahan yang bekerja”. Strategi berfokus pada pembangunan sektor unggulan, komitmen pada pembangunan inklusif (lingkungan, usaha kecil, perempuan, disabilitas, dan minoritas), hingga kemampuan mempromosikan potensi daerah ke para investor merupakan tanda kehadiran negara dalam keseharian masyarakat.
Tentu, tak pernah ada jalan gampang. Jalan perubahan merupakan jalan panjang nan berliku. Namun kepala daerah yang ditampilkan kali ini sekali lagi membuktikan bahwa tekad dan determinasi diri, serta dukungan tata pemerintahan yang baik, merupakan kunci transformasi. Inovasi mereka bermuara pada kesejahteraan rakyat: otak makin cerdas, badan makin sehat, dan kantong makin tebal.
Semoga inspirasi-inspirasi yang ada bisa menjadi cermin bagi daerah-daerah lain untuk berkaca (replikasi), terus berkelanjutan, dan tak lekang dimakan musim politik yang berganti (pemimpin lain).
Sumber : Koran Tempo (Jumat, 16 Agustus 2019)
Dibaca 1297 kali