Evaluasi Kinerja TGUPP

KOMPAS - Selasa, 12 Maret 2019

Evaluasi Kinerja TGUPP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mengevaluasi kinerja sebelum menerapkan pergub baru Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu me­lakukan evaluasi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP se­belum menerapkan peraturan gubernur baru terkait dengan tim itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. Pergub ini menggan­tikan Pergub No 187/2017 dan telah disahkan.

Dalam Pasal 19 Pergub No 187/2017 diatur jumlah mak­simal anggota TGUPP 73 orang dan terdiri dari bidang penge­lolaan pesisir, harmonisasi re­gulasi, pencegahan korupsi, percepatan pembangunan, eko­nomi, dan lapangan kerja.

Kemudian, dalam Pasal 17 Pergub No 16/2019, ketentuan itu diubah menjadi jumlah keanggotaan TGUPP disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, perubahan klausa dalam pergub baru ini me­mungkinkan gubernur menam­bahkan jumlah anggota TGUPP tanpa ada batasan jelas.

“Hingga saat ini saya pun mempertanyakan kinerja TGUPP ini karena belum ada hasil evaluasi yang diterima DPRD,” katanya saat dihubungi, Senin (11/3/2019).

Saat ini, jumlah anggota TGUPP ada 67 orang dan digaji dari APBD DKI dengan ang­garan Rp 20 miliar. “Padahal, sebelumnya, di era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja, para anggota TGUPP ini digaji dari biaya operasionalisasi guber­nur. Di era Djarot, sebagian bi­aya TGUPP ditanggung APBD sekitar Rp 1 miliar,” katanya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menuturkan, harus ada evaluasi secara keseluruhan se­belum gubernur menerapkan pergub baru, termasuk ke­mungkinan akan menambah anggota TGUPP. Robert menga­takan, jika ternyata kinerja TGUPP tidak maksimal, seba­iknya jumlah anggotanya diku­rangi, bukan ditambah.

“Memang ada beberapa ang­gota TGUPP yang kelihatan kerjanya, seperti kebijakan un­tuk mengambil alih swastani­sasi air. Tetapi, secara kese­luruhan, kinerja TGUPP masih belum efektif,” ucapnya. Pendapat serupa dilontarkan Akmal Malik, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Da­erah Kementerian Dalam Ne­geri, dan Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti.

Robert mengatakan, sejum­lah anggota TGUPP juga masih belum bisa berkoordinasi de­ngan satuan kerja perangkat da­erah untuk menjalankan prog­ram strategis gubernur. Hal itu terlihat dari serapan anggaran rendah. Serapan belanja daerah sekitar 61,4 persen sebelum akhir 2018 dari total anggaran belanja Rp 75,093 triliun.

Robert menambahkan, DPRD memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi terkait de­ngan kinerja TGUPP ini. Me­nurut dia, selama ini evaluasi baru bersifat internal dan harus dilakukan secara terbuka. ’’Ka­rena TGUPP ini menggunakan uang, APBD, maka perlu dilakukan evaluasi secara terbuka dan diketahui oleh DPRD,” kata­nya.

“Selama ini, TGUPP, kan, anggotanya memang ditunjuk secara pribadi oleh gubernur, tetapi menggunakan pos ang­garan dari Bappeda. Seharus­nya, Bappeda bisa melakukan evaluasi dan hasilnya diserah­kan kepada kami agar akun­tabilitasnya tidak dipertanya­kan,” kata Gembong Warsono.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja­karta Taufik, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI, turut mempertanyakan sumber pen­danaan jika ada penambahan anggota TGUPP.

Kewenangan pemda

Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemen- dagri Syarifuddin, keputusan penambahan TGUPP kewe- nangan pemerintah daerah.

“Selama tidak eksplisit ada aturan yang melarang, pasti ti­dak akan kami larang. Itu, kan, kebutuhan daerah. Kami tak tahu persis setiap daerah itu butuh TGUPP berapa,” kata Syarifuddin terkait isu penam­bahan anggota TGUPP DKI.

Syarifuddin mengemukakan, sejak 2018, anggaran TGUPP tak lagi dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pe­laksanaan Anggaran Biro Ad­ministrasi Sekretariat Daerah, tetapi melalui pos anggaran' Bappeda DKI. Dengan demi­kian, pos anggaran itu menjadi kewenangan pemda dan DPRD.

“Jadi, ada ruang yang me­mang kewenangan pemerintah pusat, tetapi (kewenangan anggaran TGUPP) itu bukan di kami. Yang mengonstruksi APBD ini adalah DPRD dan pemda,” ujarnya.

Meski demiidan, lanjut Syari­fuddin, pihaknya bersama Ba­dan Pemeriksa Keuangan tetap akan mengawal penggunaan APBD agar tetap sesuai dengan peruntukannya (IRE/DVD/BOW/HLN)

--- o0o ---


Dibaca 104 kali