Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Masalah

KOMPAS - Rabu, 27 Februari 2019

Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Masalah

Proses pemecatan aparatur sipil negara terpidana korupsi yang berlarut-larut tidak hanya merugikan negara, tetapi reformasi birokrasi juga menjadi taruhannya.

Pemecatan terhadap 2.357 aparatur sipil negara terpidana korupsi ber­jalan lambat karena ketidak­tegasan pemerintah pusat membina pemerintah daerah dan ketiadaan tenggat atau ba­tas waktu yang jelas. Jika proses pemecatan tidak segera dila­kukan, negara akan terus me­rugi dan reformasi birokrasi menjadi taruhannya.

Berdasarkan data Badan Ke­pegawaian Negara (BKN), hing­ga 26 Februari 2019 dari total 2.357 ASN terpidana korupsi, baru 572 orang yang diberhen­tikan dengan tidak hormat. Masih ada 1.785 ASN terpidana korupsi yang belum diberhen­tikan. Mayoritas ASN tersebut merupakan ASN di pemerintah daerah.

Sementara berdasarkan per­hitungan Indonesia Corruption Watch, jika proses pemecatan semakin lambat, potensi keru­gian negara akan semakin besar. Potensi kerugian negara diper­kirakan mencapai sekitar Rp 6,6 miliar per bulan atau Rp 72 miliar per tahun jika pemerintah tak segera memproses pemecatan ASN bermasalah.

Saat dihubungi, Direktur Ek­sekutif Komite Pemantauan Pe­laksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menuturkan, komitmen pemerintah pusat akan dipertanyakan jika target pemecatan tak tercapai kem­bali. Jika masalah tersebut terus berlarut, berarti akan ada unsur kesengajaan dari peme­rintah pusat dan pemerintah daerah yang abai terhadap hu­kum.

“Itu bisa menjadi bentuk permainan penghinaan terha­dap hukum. Bagaimanapun, orang yang sudah berstatus na­rapidana dan masih pegawai bahkan masih dapat hak dari negara, ini bukan unsur ke­lalaian, tetapi kesengajaan yang luput dari tindakan tegas dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Robert.

Kemendagri jadi kunci

Oleh karena itu, menurut Robert, sebenarnya kunci dari penyelesaian kasus itu ada di Kementerian Dalam Negeri se­bagai pembina utama pejabat pembina kepegawaian (PPK). Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pem­binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kemendagri sudah di­beri mandat kuat untuk memberikan tindakan tegas. Bahkan, mengambil alih seba­gian kewenangan kepala daerah terhadap komitmen nasional yang diabaikan pemerintah da­erah.

“Tinggal, ada tidak kemauan itu? Kita butuh tindakan-tin­dakan sangat tegas. Kita agak sulit membayangkan PPK am­bil tindakan karena, boleh jadi, ASN yang terlibat dalam per­kara hukum itu orang-orang de­kat mereka,” kata Robert.

Kemarin, di Istana Merdeka, Jakarta, Kepala Badan Kepe­gawaian Negara Bima Haria Wibisana mengakui, proses pe­mecatan ASN masih terhambat di pemerintah daerah akibat terkendala masalah teknis pe­mecatan, seperti pertimbangan pengembalian gaji yang sudah dibayarkan ke ASN bermasalah, serta batas vonis yang ditetap­kan pengadilan sudah lewat.

“Untuk mempertegas itu, (nanti) akan ada di surat edar­an. Jadi, TMT (terhitung mulai tanggal) SK (surat keputusan) pemberhentian yang sekarang. Gaji juga tak perlu dikembalikan,” ujar Bima setelah dipanggil Presiden Joko Widodo.

Bima menyebutkan, dalam surat itu pemerintah akan memberi tenggat baru kepada pemerintah daerah untuk se­gera memecat ASN terpidana korupsi paling lambat 31 April 2019. “Surat itu akan membe­rikan jalan tengah (pemda) se­cara cepat. Saya enggak .tahu, sudah ditandatangani (Menpan RB) atau belum. Tetapi, (surat) akan keluar,” tutur Bima.

Pemerintah sebelumnya per­nah menetapkan batas waktu pemecatan hingga akhir 2018, tetapi hingga kini masalahnya tak kunjung tuntas. DPR bah­kan pernah meminta tenggat baru 31 Maret 2019.

Adapun Menpan RB Syafruddin menyangsikan pro­ses pemecatan ASN terpidana korupsi bisa selesai akhir April. Pasalnya, ada kemungkinan ASN yang akan mengajukan langkah hukum sebelumnya. “Kalau ada yang melakukan upaya hukum, gimana? Kan, harus ditunggu to? Enggak bisa tentukan (tenggat waktu) be­gitu saja,” tutur Syafruddin.

Ketidaktegasan pemerintah pun akhirnya mengundang kri­tik DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Per­satuan Pembangunan, Achmad Baidowi, menyayangkan sikap pemerintah yang kurang serius memecat ASN terpidana korupsi tersebut.

Menurut dia, ketika para ASN sudah berstatus terpidana korupsi sesuai putusan peng­adilan yang berkekuatan hu­kum tetap, seharusnya dijalan­kan. Tidak ada alasan bagi pe­merintah menunda-nunda pe­mecatannya. “Jika tidak segera diberhentikan, kepercayaan publik akan berkurang dan ini akan menghambat cita-cita re­formasi dan penegakan supre­masi hukum,” Ujar Baidowi. (BOW/INA/AGE)

 

--- o0o ---


Dibaca 140 kali