Pembenahan Perizinan di Bekasi Menjadi Tantangan

Tertangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat Bekasi jadi pintu masuk pembenahan perizinan. Sistem yang transparan penting untuk mencegah korupsi.

Operasi tang­kap tangan oleh Komisi Pem­berantasan Korupsi terhadap Bu­pati Bekasi Neneng Hasanah Ya­sin dan empat pejabat peme­rintahan lainnya menguak se­jumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang mendesak adalah sis­tem pelayanan terpadu satu pin­tu yang kini tidak berjalan.

Direktur Eksekutif Komite Pe­mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, temuan dugaan ko­rupsi ini merupakan sinyal untuk mereformasi sistem perizinan dalam pemerintahan daerah. Se­bab, sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) terbukti gagal diterapkan.

“Dalam konsep tersebut, se­mestinya sudah tidak ada peran kepala daerah dalam menyetujui perizinan. Kepala daerah wajib melimpahkan seluruh wewenang pada sistem yang dikelola dinas penanaman modal dan pelayan­an terpadu satu pintu (DPMPTSP),” kata Robert saat dihubungi dari Bekasi, Selasa (23/10/2018).

Menurut dia, jika sistem pe­layanan terpadu satu pintu ber­jalan, risiko korupsi bisa diminimalkan. Warga yang mengurus perizinan tidak perlu bertemu langsung dengan pejabat di di­nas-dinas terkait. Celah pungut­an liar pun bisa diperkecil.

Ia menambahkan, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang sangat rawan korupsi di bidang perizinan. Kabupaten ini memi­liki berbagai kawasan industri. Proyek pembangunan besar pun tumbuh di sana, termasuk kota mandiri Meikarta. Pembangunan Meikarta menyangkut rencana tata ruang wilayah kabupaten, provinsi, dan nasional.

Oleh karena itu, pengawas­annya tidak bisa diserahkan ha­nya kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat juga ha­rus ikut mengawasi. Kementerian Dalam Negeri perlu mem­buat strategi fokus untuk me­nentukan langkah preventif di daerah-daerah rawan korupsi.

Sebelum kasus suap yang me­libatkan Bupati Bekasi ini, se­orang aparatur sipil negara (ASN) DPMPTSP Kabupaten Bekasi pernah ditangkap tangan oleh Polda Metro Jaya atas kasus suap perizinan pada 2017.

Pembinaan

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Ne­geri Sumarsono mengatakan, pihaknya membentuk tim pem­binaan pascaoperasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi.

Selain di tiga dinas yang ter­libat korupsi, pembinaan juga di­fokuskan pada sekretaris daerah agar sekretaris daerah dapat me­nata personel yang tepat di posisi kepala dinas yang masih kosong.

“Pejabat yang berhadapan langsung dengan pelayanan pub­lik harus benar-benar berintegritas,” kata Soni, sapaan Sumar­sono.

Ia mengakui, sistem PTSP di Kabupaten Bekasi belum berja­lan. Bahkan, juga di lingkup nasional. Hanya beberapa kota be­sar yang menerapkannya secara utuh, salah satunya Jakarta.

Menurut Soni, penerapan PT­SP sangat tergantung pada ke­tersediaan sarana dan prasarana, salah satunya jaringan internet yang mumpuni. Di samping itu, kompetensi sumber daya manu­sia juga menjadi faktor penting.

“Saya meminta Pemkab Be­kasi segera membuat mal pe­layanan publik,” ujar Soni.

Di mal pelayanan publik, Pem­kab Bekasi bisa menerapkan pe­layanan terpadu di satu pintu dengan menempatkan perwakil­an petugas dari semua dinas.

Setiap perwakilan bertang­gung jawab mengurus kebutuhan warga terkait dinasnya Tahapan proses perizinan dapat dilihat se­mua orang karena dilakukan de­ngan aplikasi daring. Dengan de­mikian, langkah pencegahan korupsi bisa dilakukan sekaligus.

Ditjen Otda juga memetakan kerawanan korupsi berdasarkan kasus korupsi di sejumlah daerah. Bidang yang rawan dikorupsi adalah perizinan, mutasi jabatan, proses APBD, pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa. Dana hibah, bantuan sosial, dan perjalanan dinas juga rawan dikorupsi.

Soni melanjutkan, setiap bi­dang yang rawan korupsi mem­butuhkan pencegahan yang berbeda. Contohnya, menerapkan sistem berbasis teknologi infor­masi e-planning dan e-budgeting untuk perencanaan anggaran. Kemudian sistem kontrol kela­yakan proposal untuk pengajuan dana hibah dan bantuan sosial.

Kualitas pemimpin

Robert mengatakan, persoalan di Kabupaten Bekasi juga me­nunjukkan bahwa kepala daerah bukanlah korban, melainkan ek­sekutor kasus korupsi. Pemimpin yang korup cenderung meme­rintah tanpa memprioritaskan kemaslahatan masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi warga perlu diting­katkan agar warga mampu memilih pemimpin yang berkua­litas. Pemilih membuat pertim­bangan rasional, tidak hanya ber­dasarkan primordialisme atau emosional.

Nati, warga Kampung Korod, Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, mengatakan, pilihannya selama ini didasarkan pengeta­huan bahwa calon kepala daerah adalah sesama warga Bekasi. Ia tidak pernah tahu program kerja, bahkan melihat wajahnya secara langsung pun tidak pernah.

Onah, warga Kampung Korod, mengatakan, bupati dan jajaran­nya juga tidak pernah mengun­jungi kampungnya. Padahal, me­reka berharap kehadiran kepala daerah bisa membantu penye­lesaian masalah di daerahnya. “Jalan di kampung saya rusak semua dan tidak ada angkot,” ujar Onah. (NIA)

--- o0o ---