Putusan MK Hambat Deregulasi dan Iklim Investasi

Pen­cabutan kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan per­aturan daerah (perda) oleh Mahkamah Konstitusi dinilai menghambat upaya deregulasi yang dilakukan pemerintah pu­sat. Putusan ini juga berpotensi mengancam iklim investasi di da­erah.

Peneliti Komite Pemantauan Pe­laksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Mohammad Yudha Prawira, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/6), mengatakan, pu­tusan MK tersebut menyulitkan pemerintah pusat untuk memba­talkan 3000 perda yang dinilai bermasalah. Upaya deregulasi untuk menindaklanjuti paket ke­bijakan yang dikeluarkan peme­rintah pusat pun terkendala.

Peneliti KPPOD lainnya, Armand Suparman, mengatakan, perda yang bermasalah menca­kup perda pajak, retribusi, ketenagakerjaan, perizinan, dan tanggung jawab sosial. Kebera­daan perda-perda itu dapat menghambat iklim investasi. Selain itu, perda itu berpotensi untuk memunculkan pungutan liar. “Perda-perda tersebut rata-ra­ta tidak memiliki landasan hukum,” kata Armand.

Sebelumnya, MK membatal­kan Pasal 251 Ayat (1), (4), (5), dan (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal-pasal yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membatalkan perda di tingkat provinsi itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu sebangun dengan putusan sebelumnya yang mencabut kewenangan pemerintah membatalkan perda di tingkat kabupaten/kota. Pembatalan perda wewenang Mahkamah Agung (Kom­pas,15/6).

Secara terpisah, Presiden In­stitut Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan mengatakan, pelaku bisnis cenderung tidak mau berinvestasi ke daerah kare­na tidak mau repot mengajukan uji materi peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi. Mereka akan lebih memilih ber­investasi keluar negeri. Selain itu, MA pun akan kewalahan mena­ngani uji materi perda mengingat jumlah daerah yang mengeluar­kan perda cukup banyak, menca­pai 542 daerah. (DOS)

--- o0o ---