Izin Daerah Jadi Masalah

Pengembangan usaha dan perizinan swasta di daerah merupakan masalah terbesar dalam pembentukan mutu tata kelola ekonomi di daerah. Sementara interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan infrastruktur menyumbang masalah tata kelola di daerah.

Demikian hasil survei peme­ringkat 32 ibu kota provinsi di Indonesia terkait tata kelola eko­nomi daerah 2016, yang disam­paikan koordinator peneliti Ko­mite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Boedi Rheza, di Jakarta, Selasa (31/1). Survei dilakukan pada Januari-Desember 2016.

Menurut Boedi, ada 10 indi­kator atau persoalan prioritas yang dilihat dalam survei ter­sebut. Indikator itu adalah per­izinan usaha, program pengem­bangan usaha swasta (PPUS), in­teraksi pemda dan pelaku usaha, dan infrastruktur. Indikator lain adalah biaya transaksi, ketenagakerjaan, akses dan kepastian hukum atas lahan, keamanan dan penyelesaian konflik, kualitas peraturan daerah, serta kapasitas dan integritas kepala daerah.

Menurut Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, dari survei tersebut, ada empat permasalahan yang sering dike­luhkan pelaku usaha di daerah. Keempat masalah itu adalah per­izinan usaha (20,66 persen), PPUS (17,86 persen), interaksi pemerintah daerah dengan pe­laku usaha (17,20 persen), dan infrastruktur (15,14 persen).

Boedi menjelaskan, dari 10 in­dikator itu, Kota Pontianak ber­ada di peringkat tertinggi dengan indeks 79,29. Adapun Kota Me­dan di peringkat terendah de­ngan indeks 45,99.

Endi menambahkan, infra­struktur bukan masalah pertama yang dikeluhkan pelaku usaha. Sebab, dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat telah mem­bangun infrastruktur di sejumlah daerah. Namun, pelaku usaha ingin pemerintah daerah mem­perbaiki infrastruktur di daerah yang menjadi tanggung jawab pe­merintah daerah.

Komitmen

Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri In­donesia Sanny Iskandar berpen­dapat, komitmen pemerintah dan dunia usaha diperlukan un­tuk menjaga kelangsungan in­vestasi. Kepastian kebijakan pe­merintah menjadi dasar investor untuk menanamkan modal di suatu kawasan.

“Apalagi kalau kawasan indus­tri tersebut sudah ditunjuk pe­merintah dan berstatus kawasan ekonomi khusus dengan berbagai dukungan yang melekat,” kata Sanny, kemarin.

Ketika menarik investor, tam­bah Sanny, pengembang dan pe­ngelola kawasan pasti membe­rikan janji atau harapan bagi ca­lon investor. Mereka diberi ha­rapan bahwa kawasan industri akan mendapat dukungan infra­struktur, gas, listrik, kemudahan akses ke pelabuhan, dan lainnya.

“Ketika hal itu tidak didapat­kan, investor bisa mengajukan klaim karena semua sudah ma­suk dalam perhitungan pembia­yaan berinvestasi,” ujarnya.

Terkait pengembangan Kawa­san Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, Men­teri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan komitmen pe­merintah. “Sudah banyak inves­tasi pemerintah dikucurkan un­tuk pengembangan Sei Mangkei, jadi tidak mungkin ditinggalkan,” ujar Budi Karya.

Ia mencontohkan, pemba­ngunan jalur kereta api Sei Mangkei-Medan-Belawan sudah dimulai sejak 2011 dan menelan anggaran Kementerian Perhu­bungan Rp 500 miliar. Anggaran ini belum termasuk yang dike­luarkan pemerintah daerah un­tuk pembebasan lahan dan ang­garan di tahun-tahun berikutnya Jalur kereta itu sudah tersam­bung dan sudah dioperasikan PT Kereta Api Indonesia sejak awal Desember 2016.

Selain jalur kereta api, pe­merintah juga membangun jalan tol Trans-Sumatera yang meng­hubungkan Sei Mangkei.

Mengenai penetapan Pelabuh­an Tanjung Priok sebagai pe­labuhan pengumpul internasio­nal, Budi Karya menjelaskan, hal itu dilakukan karena sampai saat ini pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung belum selesai. Na­mun, Pelabuhan Kuala Tanjung tetap akan dijadikan pelabuhan pengumpul internasional.

“Kuala Tanjung akan menam­pung kargo dari daerah-daerah di sekitarnya, sedangkan Tanjung Priok juga menampung kargo da­ri sekitarnya,” katanya. (FER/FLO/CAS/ARN/VIO)

--- (Sumber KOMPAS – Rabu, 1 Januari 2017) ---