Pengamat: Lebih Baik HMP DPRD DKI Disetop Saja

Kelanjutan Hak Angket yang seharusnya dilakukan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) hingga saat ini tak kunjung dilaksanakan DPRD DKI Jakarta. Berbagai alasan telah dikemukakan oleh beberapa fraksi DPRD DKI yang mendukung HMP, seperti kesibukan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI tahun anggaran 2014 dan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah.

Melihat terkatung-katungnya pelaksanaan HMP seiring dengan pembangunan di Jakarta yang belum berjalan memasuki awal Mei 2015, beberapa pengamat politik dan perkotaan meminta pelaksanaan HMP dihentikan saja. Lalu DPRD DKI bersama-sama Pemprov DKI berkonsentrasi bahu-membahu melaksanakan pembangunan Jakarta. Sehingga, realisasi penyerapan anggaran tahun ini lebih baik dari tahun lalu.

Pengamat pemerintahan daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan pelaksanaan Hak Angket yang berujung pada HMP sudah cacat secara prosedur dan dasarnya sangat lemah sejak awal dilakukannya. "Hak Angket sudah cacat prosedur dan dasarnya sangat lemah,"kata Endi kepada beritasatu.com, Senin (4/5).

Dijelaskan, Hak Angket merupakan peradilan legislatif untuk mengadili Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tapi, selama pelaksanaan Hak angket, Ahok tak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Padahal, yang menjadi tersangka utama dalam Hak Angket adalah Ahok.

"Masa yang tersangka justru enggak diminta pandangannya atau klarifikasinya. Namanya angket, ya menggali keterangan. Tetapi Ahok tidak dilibatkan. Ini lucu, DPRD mengada-ada saja. Makanya Hak Angket itu sudah cacat proses dan dasarnya lemah," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Kemudian Endi melihat alasan untuk meneruskan Hak Angket dengan HMP telah hilang. Alasan awal HMP akan dilakukan adalah proses pengajuan pengusulan Rancangan APBD DKI 2015 yang dinilai DPRD ilegal. Tetapi, sekarang Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah meresmikan Pergub APBD 2015 dengan memakai pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp 63,65 triliun.

"Jadi objek gugatan hak angket sudah tidak ada lagi. Akibatnya dewan kesulitan untuk menentukan kelanjutannya seperti apa. Padahal dalam kelanjutan angket melalui HMP akan dapat berujung impeachment kepada Ahok. Jika MA menyetujuinya maka mengikat Presiden untuk mengeluarkan pemberhentian gubernur," terangnya.

Berdasarkan semua alasan itu, lanjutnya, ditambah lagi dengan adanya kekhawatiran temuan DPRD akan membahayakan diri mereka sendiri, Endi meminta lebih baik HMP dihentikan saja. Apalagi saat ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PPP, Abraham "Lulung" Lunggana telah terganjal kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptable power suply (UPS).

"Stop sajalah. Lebih baik dihentikan saja. Saya juga enggak yakin DPRD akan ke sana (HMP). Paling ujungnya dipetieskan. Biar DPRD enggak kehilangan muka keluarkan saja nota catatan kepada Ahok untuk perbaikan hubungan politik ke depan. Temuan angket bisa jadi bumerang. Lulung sekarang dalam proses hukum. Jangan-jangan mereka berpikir ini bisa jadi bumerang buat mereka," tuturnya.

Endi menegaskan DPRD DKI harus melangkah ke depan untuk membangun Jakarta. Khusunya, membenahi sistem manajemen DKI berdasarkan program 4E yaitu, e-procurement, e-budgeting, e-catalogue dan e-musrenbang.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azaz Tigor Nainggolan menyatakan HMP harus dihentikan karena hanya untuk membela kepentingan anggota dewan saja, bukan untuk kepentingan warga Jakarta. "HMP sekarang sudah enggak bulat lagi. Artinya, DPRD DKI enggak solid lagi mendukung HMP. Karena memang kepentingan anggota dewan semata yang dibela dalam HMP. Ini tidak mementingkan warga Jakarta. Jadi buat apa diteruskan," kata Tigor.

Sejak dari awal, jelasnya, Hak Angket jangan hanya membahas masalah prosedur anggaran melainkan bahas kinerja Ahok yang belum memuaskan. Isu HMP tidak substansial bagi kepentingan warga Jakarta.

"Jadi buat apa Hak Angket dan HMP. Saya enggak yakin HMP jalan. HMP distop saja. Mendingan DPRD dan Ahok duduk bareng untuk membahas bagaimana membangun Jakarta. Sebab sekarang yang miskin makin terpuruk, jalanan hancur, dan pelayanan terbengkalai. Perseteruan dua instansi ini bagaikan dua gajah yang berantem yang membuat rumputnya terinjak-injak. Rumputnya ini ya rakyat Jakarta," tukasnya. (LTT/PCN)

(Sumber: http://www.beritasatu.com/megapolitan/270855-pengamat-lebih-baik-hmp-dprd-dki-distop-saja.html)