Belanja Pemprov DKI hanya 30%, jauh dari target

Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga Oktober 2014 masih berkisar 30% dari total Rp 72,9 triliun. Ini jelas mengkhawatirkan karena realisasi tersebut masih jauh dari target penyerapan anggaran oleh pemerintah DKI Jakarta tahun ini sebesar 97%.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta, Endang Widjajanti menuturkan, penyerapan anggaran DKI Jakarta yang masih 30% disebabkan oleh beberapa hal. "Banyak peraturan dan sistem yang baru sehingga seluruh aparat terkait butuh penyesuaian yang lama," jelas Endang, akhir pekan lalu.

Salah satu sistem baru tersebut ialah pengadaan barang dan jasa.  Dulu, pengadaan barang dan jasa berlangsung di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing instansi. Mulai tahun ini, pengadaan barang dilakukan terpusat di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Lalu, sekarang juga berlaku sistem penganggaran baru dengan pola e-budgeting. Sistem ini menerapkan pemeriksaan anggaran yang lebih ketat. "Belum juga permasalahan di pengadaan bus Transjakarta dan pembebasan tanah untuk program-program pembangunan infrastruktur DKI Jakarta. Itu semua menghambat penggunaan anggaran di DKI," ujar Endang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng pesimistis penyerapan APBD DKI Jakarta dapat memenuhi target hingga akhir tahun. "Penyerapan anggaran bisa 70% saja sudah bersyukur," tandas Robert.

Rendahnya penyerapan anggaran ini juga terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2014 diperkirakan bakal meningkat menjadi Rp 116  triliun. Tahun 2013 jumlahnya  hanya Rp 96 triliun.

Menurut Robert, lemahnya  penyerapan anggaran karena aparat gamang menghadapi sistem pelelangan barang dan jasa yang baru. Pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih menggunakan sistem manual untuk perencanaan kegiatan. Padahal, pelelangan proyek kegiatan sudah menggunakan sistem baru dengan e-budgeting.

E-budgeting menuntut penggunaan anggaran yang lebih detail dalam memasukan informasi dokumen lelang. Akibatnya, banyak ketidakcocokan data antara di perencanaan dengan di e-budgeting. Ujungnya, rencana lelang sering tak terlaksana.

Robert menganggap permasalahan ini sebagai tantangan berat bagi Pemprov DKI maupun daerah lain untuk meningkatkan penyerapan anggaran demi pembangunan. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai, demi target, kemudian mengorbankan kualitas program.

--- (Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pemprov-dki-hanya-30-jauh-dari-target/2014/10/27) ---