Inefisiensi Anggaran & Korupsi Jadi Tantangan Capres

Persoalan inefisiensi anggaran dan tindak kejahatan korupsi aparat pemerintahan masih akan menjadi tantangan untuk presiden Indonesia mendatang meski reformasi birokrasi telah dilakukan pasca reformasi 1998.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, persoalan inefisienise anggaran dan korupsi tidak terlepas dari tingginya porsi belanja birokrasi dan lemahnya pengawasan. Menurutnya, sekitar 56% dari APBD kabupaten/kota APBD-habis hanya untuk membiayai belanja birokrasi.

"Reformasi birokrasi itu berjalan lurus dengan hemat anggaran. Karena fakta yang terjadi di lapangan itu, APBD habis hanya untuk ongkos tukang, bukan untuk membangun," katanya dalam diskusi "Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih"di Gedung DPD RI, Rabu, (11/06/2014).


Belanja birokrasi yang boros tersebut, ujar Robert, membuat daya saing Indonesia menjadi lemah. Selain itu, sektor pelayanan publik menjadi terbaikan karena inefisiensi anggaran. Dia menyontohkan masalah perijinan untuk usaha  selama 44 hari. Sementara negara lain, hanya satu minggu.

Selain masalah inefisiensi anggaran, Robert menambahkan tantangan lainnya yang harus dijawab oleh presiden mendatang adalah soal korupsi.  Selama 14 tahun pelaksanaan otonomi daerah berlangsung ternyata banyak korupsi di daerah, ujarnya. "Ada sekitar 324 kepala daerah tersangkut masalah korupsi dan 1066 anggota DPRD bermasalah dengan hukum," terangnya.


Masalah korupsi yang bergeser ke daerah, kata Robert, karena birokrasi di daerah tak siap menerima kewenangan besar. Menurutnya, sekitar 70% urusan negara berada di daerah, termasuk uang dan kuasa. Dengan kata lain, para pejabat di daerah gagap menerima transfer dana dan kuasa anggaran dari pusat.


Sementara itu, Tim Penggerak Pemilih-Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Izzul Muslimin mengatakan birokrasi yang baik tentu tidak lepas dari pola rekrutmen. "Jika birokrasi dibawa oleh pimpinan yang tidak baik, maka akan dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Tentu ini akibat dari pola rekrutmen yang tak baik," ujarnya.


Menurut Izzul, banyaknya anggota DPR yang masuk penjara juga diakibatkan karena salahnya satunya adalah pola rekrutmen. "Hal ini juga ada kaitannya dengan birokrasi dan anggaran," ujarnya.

--- (Sumber: http://m.bisnis.com/pemilu/read/20140611/355/235170/pilpres-2014-inefisiensi-anggaran-korupsi-jadi-tantangan-capres - Rabu, 11 Juni 2014) ---