Pemerintahan Bersih Harus Dimulai dengan Proses Rekrutmen

Timses Jokowi – JK, Izzul Muslimin menegaskan jika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dengan proses rekrutmen pegawai. Tanpa rekrutmen yang baik, transparan dan akuntabel, maka birokrasi akan menjadi kerumunan ‘serigala’ yang akan dijadikan kepentingan politik dan sumber korupsi, dan presiden terpilih tak akan mampu berbuat apa-apa.


“Pola rekrutmen birokrasi harus diperbaiki dan ini langkah penting bagi Jokowi – JK jika terpilih menjadi presiden. Sebab, kalau birokrasi dikerumuni ‘serigala’, maka siapapun yang terpilih sebagai presiden tak akan mampu berbuat apa-apa,” tandas Izzul Muslimin dalam dialog kenagaraan ‘Mewujudkan pemerintahan yang bersih – debat antarcapres” bersama Farouk Muhammad (Timses Prabowo – Hatta), Robert Endi Jaweng (Komite pemantauan pelaksanaan otonomo daerah), dan Azhar Kasim (guru besar administrasi pemerintahan FISIF UI).


Karena itu terjadinya banyak kepala daerah terlibat korupsi selama ini kata Izzul, bukan karena Pilkada langsung, dan Pilkada oleh DPRD tak akan menjamin bebas dari politik transaksional. “Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akan terjadi elitisme politik, dan politik uang bisa akan lebih besar. Namun, sistem demokrasi harus diperbaiki agar biaya demokrasi itu tidak mahal,” ujarnya.


Menurut Robert, reformasi birokrasi itu membutuhkan figur yang punya visi besar dan pemimpin yang bisa mengawal reformasi itu. “Problem di daerah adalah tata kelola birokrasi yang sering terjadi inefisiensi anggaran. Sebanyak 246 kepala daerah menghabiskan 50 % sampai 70 % anggaran daerah untuk birokrasi, dan 25 % - nya untuk belanja modal dan terbukti banyak kebocoran,” ungkapnya.


Selain itu terdapat 321 kepala daerah dan 1.266 pejabat terlibat korupsi serta ribuan birokrat tersangkut masalah hukum. Terakhir kata Robert, problem politisasi birokrasi yang berkembang politisasi fasilitas negara untuk pemenanganlandidat. “Problem itu menjadi dasar, sehingga pembangunan sistem menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan menjadi akuntabel. Apalagi kini sebesar 70 % urusan rakyat ada daerah, dan banyak kepala daerah yang tak siap mengelola anggaran,”  tuturnya.


Selanjutnya reformasi birokrasi tersebut kata Robert bisa dilihat dari susunan jumlah kabinet yang ditentukan oleh capres terpilih. “Apakah kabinetnya banyak mengakomodasi partai? Kalau banyak orang partai berarti sulit melakukan reformasi birokrasi. Padahal, tugas presiden itu lebih pada membuat kebijakan dan monitoring,” pungkasnya.(sor)

--- (Smber: http://www.edisinews.com/berita-pemerintahan-bersih-harus-dimulai-dengan-proses-rekrutmen.html - Rabu, 11 Juli 2014) ---