Pola Rekruitmen Birokrasi Harus Diperbaiki

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Tanpa rekrutmen yang baik, transparan dan akuntabel, maka birokrasi akan menjadi kerumunan ‘serigala’ yang akan dijadikan kepentingan politik dan sumber korupsi. Dan siapa pun presiden terpilih tak akan mampu berbuat apa-apa.

“Pola rekrutmen birokrasi harus diperbaiki dan ini langkah penting bagi Jokowi – JK jika terpilih menjadi presiden. Sebab, kalau birokrasi dikerumuni ‘serigala’, maka siapapun yang terpilih sebagai presiden tak akan mampu berbuat apa-apa,” kata anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Izzul Muslimin dalam Dialog Kenagaraan bertema “Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih” bersama  anggota Farouk Muhammad (Timses Prabowo-Hatta), Robert Endi Jaweng (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomo Daerah), dan Azhar Kasim (Guru Besar Administrasi Pemerintahan FISIF UI) di Jakarta, Rabu (11/6).


Izzul mengatakan, banyak kepala daerah terlibat korupsi dan itu bukan karena pilkada langsung. Pilkada oleh DPRD pun tidak akan menjamin bebas dari politik transaksional. “Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akan terjadi elitisme politik, dan politik uang bisa akan lebih besar. Namun, sistem demokrasi harus diperbaiki agar biaya demokrasi itu tidak mahal,” ujarnya.


Sementara itu, Robert mengatakan, reformasi birokrasi itu membutuhkan figur yang punya visi besar dan pemimpin yang bisa mengawal reformasi itu. “Problem di daerah adalah tata kelola birokrasi yang sering terjadi inefisiensi anggaran. Sebanyak 246 kepala daerah menghabiskan 50 % sampai 70 % anggaran daerah untuk birokrasi, dan 25 %  untuk belanja modal dan terbukti banyak kebocoran,” ungkapnya. Selain itu, terdapat 321 kepala daerah dan 1.266 pejabat terlibat korupsi serta ribuan birokrat tersangkut masalah hukum.  [L-8]

--- (Sumber: http://www.suarapembaruan.com/nasional/pola-rekruitmen-birokrasi-harus-diperbaiki/57261 - Kamis, 12 Juni 2014) ---