Rekrutmen Pegawai Pengaruhi Kualitas Pemerintahan

Mewujudkan pemerintahan yang bersih diyakini harus dimulai dengan proses rekrutmen pegawai. Tanpa rekrutmen yang baik, transparan dan akuntabel, maka birokrasi akan menjadi kerumunan ‘serigala’ yang akan dijadikan kepentingan politik dan sumber korupsi, dan presiden terpilih tak akan mampu berbuat apa-apa.

“Pola rekrutmen birokrasi harus diperbaiki dan ini langkah penting bagi Jokowi-JK jika terpilih menjadi presiden. Sebab, kalau birokrasi dikerumuni ‘serigala’, maka siapapun yang terpilih sebagai presiden tak akan mampu berbuat apa-apa,” ucap Timses Jokowi-JK, Izzul Muslimin saat dialog bertema ‘Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Isu Debat Antarcalon)’ di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (11/6).

Menurutnya, terjadinya banyak kepala daerah terlibat korupsi selama ini bukan karena Pilkada langsung, dan Pilkada oleh DPRD. Pasalnya hal itu tak akan menjamin bebas dari politik transaksional. “Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akan terjadi elitisme politik, dan politik uang bisa akan lebih besar. Namun, sistem demokrasi harus diperbaiki agar biaya demokrasi itu tidak mahal,” lontar Izzul.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, reformasi birokrasi itu membutuhkan figur yang punya visi besar dan pemimpin yang bisa mengawal reformasi itu.

Sedangakan problem di daerah adalah tata kelola birokrasi yang sering terjadi inefisiensi anggaran. “Sebanyak 246 kepala daerah menghabiskan 50 persen sampai 70 persen anggaran daerah untuk birokrasi, dan 25 persenya untuk belanja modal dan terbukti banyak kebocoran,” terangnya. Selain itu, terdapat 321 kepala daerah dan 1.266 pejabat terlibat korupsi serta ribuan birokrat tersangkut masalah hukum. Bahkan, problem politisasi birokrasi yang berkembang politisasi fasilitas negara untuk pemenangan kandidat.

“Problem itu menjadi dasar, sehingga pembangunan sistem menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan menjadi akuntabel. Apalagi kini sebesar 70 persen urusan rakyat ada daerah, dan banyak kepala daerah yang tak siap mengelola anggaran,” kata Robert. Robert menambahkan, reformasi birokrasi bisa dilihat dari susunan jumlah kabinet yang ditentukan oleh capres terpilih. Apakah kabinetnya banyak mengakomodasi partai? Kalau banyak orang partai berarti sulit melakukan reformasi birokrasi. “Padahal, tugas presiden itu lebih pada membuat kebijakan dan monitoring,” jelas dia. (fdi)

--- (Sumber: http://www.indopos.co.id/2014/06/rekrutmen-pegawai-pengaruhi-kualitas-pemerintahan.html - Rabu, 11 Juni 2014) ---