Birokrasi di Daerah, Rawan Politisasi
- 1 Januari 1970
Politisasi birokrasi dan penyalahgunaan fasilitas negara masih sangat rentan digunakan kepala daerah untuk dukung- mendukung salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini terjadi karena reformasi birokrasi belum berjalan baik di dalam pemerintahan daerah.
“Sampai sekarang birokrasi rentan dipolitisasi. Contoh di pilkada. Kalau kepala daerahnya dan sekda maju, maka akan terjadi pembelahan birokrasi di wilayahnya. Fasilitas negara juga ikut disalahgunakan untuk pemenanganan kandidat termasuk pemilihan di tingkat nasional karena banyak kepala daerah yang masuk dalam tim pemenangan,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng dalam diskusi dialog kenegaraan bertajuk “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih” di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (11/6) kemarin.
Persoalan lain yang perlu dibenahi dalam mereformasi birokrasi di daerah kata Robert adalah pemborosan anggaran atau inefisensi. “Reformasi birokrasi itu berjalan lurus dengan hemat anggaran. Karena fakta yang terjadi di lapangan itu, APBD habis hanya untuk belanja birokrasi, bukan untuk membangun,” katanya.
Menurut Robert, belanja birokrasi yang boros ini, telah membuat daya saing Indonesia, terutama masalah investasi di mata internasional menjadi lemah. Contohnya, masalah perizinan. Di Indonesia, untuk proses isin usaha butuh waktu sekitar 44 hari. Sementara di negara lain, hanya satu satu minggu saja. “Dengan izin yang berbelit itu, hanya untuk izin usaha saja, orang yang berinvestasi sudah membuthkan biaya yang besar,” kritiknya.
Robert menegaskan untuk membenahi dan mengubah birokrasi menjadi lebih baik, tidak mungkin berharap dari kesadaran para birokrat untuk mengubah dirinya sendiri. “Tapi, oleh seorang pemimpin lah reformasi birokrasi bisa dilakukan perbaikan. Kebijakan yang dibuat selama ini mungkin sudah baik, tapi mendek di eksekusinya,” ujarnya.(tio)
--- (Sumber: http://spiritriau.com/view/Politik/7032/Birokrasi-di-Daerah--Rawan-Politisasi.html - Rabu, 11 Juni 2014) ---
Dibaca 1490 kali