Parpol dan Caleg Miskin Gagasan Desentralisasi

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, menilai Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif peserta Pemilu 2014 miskin gagasan desentralisasi. Padahal, parpol memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan otonomi daerah di masa mendatang.

“Platform desentralisasi parpol dan materi kampanye parpol dan caleg miskin gagasan tentang perubahan arah kebijakan desentralisasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/4).
 

Momentum Pemilu 2014 dinilai Endi tepat untuk memberikan pendidikan politik terkait pemekaran wilayah kepada masyarakat. Ia berpendapat, isu desentralisasi amatlah penting, apalagi belakangan terdapat puluhan daerah yang dimekarkan. Ironisnya, platform partai politik tidak banyak mengulas program desentralisasi.
 

Terlebih, dalam masa kampanye hampir seluruh Caleg dari berbagai partai tak menyebut program desentralisasi. Begitu pula elit partai yang melakukan kampanye, tak banyak yang menjual isu desentralisasi. Hal itu dinilai akan sulit bagi publik untuk menagih janji parpol maupun caleg pemenang Pemilu 2014. “Publik akan sulit menagih janji di belakang hari, karena tidak ada ‘hutang’’ program yang disampaikan pada saat kampanye,” ujarnya.
 

Semestinya Parpol maupun Caleg peka terhadap  RUU Pemerintah Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Begitu pula dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Endi, Parpol dan Caleg tak ada yang memberikan pandangan terkait dengan hal tersebut dalam berbagai pemberitaan yang dimuat media. “Kita ingin dengar pandangan partai dan caleg soal ini,” ujarnya.
 

Peneliti KPPOD Iqbal Damanik menambahkan, dari 12 Parpol nasional, setidaknya hanya empat partai yang memiliki platform program desentralisasi. Keempat parpol itu adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
 

Berbeda dengan isu korupsi, hampir seluruh partai menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu platform partai. Persoalan negara tidak saja pemberantasan korupsi. Namun, banyak hal yang mesti disuarakan partai dalam masa kampanye parpol dan caleg kepada masyarakat.
 

Iqbal menyayangkan dari sedemikian banyak gagasan tak dapat dituangkan dalam agenda kampanye. Menurutnya, kampanye partai cenderung lebih banyak menjual figur tokoh ketimbang menjual program jangka waktu lima tahun ke depan. Atas dasar miskin gagasan dan ide itulah, baik caleg dan parpol cenderung tak dapat mentransfer dalam agenda kampanye.
 

“Pemilu tidak memberikan pencerdasan publik. Kenapa mereka bicara program saat kampanye, jangan-jangan mereka takut ditagih,” ujarnya.
 

Endi menilai kampanye caleg dan parpol tak memanfaatkan secara penuh momentum kampanye yang digelar sebagai ajang sosialisasi platform partai. Cara pandang yang pragmatis yang lebih mengutamakan terpilih dan duduk di parlemen justru akan menjebak masyarakat.


Lagi-lagi masyarakat tidak mengetahui penuh terkait program lima tahun ke depan yang akan diusung caleg maupun parpol. “Bagi kami pemilu satu-satunya momentum  terbuka bagi masyarakat mengetahui program partai. Sayangnya tidak diisi pencerdasan. Ini soal pragmatisme membaca selera masyarakat,” pungkasnya.

--- (Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533eb11ccd05b/parpol-dan-caleg-miskin-gagasan-desentralisasi) ---