Logo KPPOD

Isu Pemekaran Dalam Kampanye Hanya Akal-akalan Semata

- 1 Januari 1970

Isu Pemekaran Dalam Kampanye Hanya Akal-akalan Semata

Isu pemekaran daerah, dieksploitasi sebagai bahan kampanye oleh sejumlah parpol dan para calegnya untuk mendapat perhatian dari masyarakat menjelang Pileg 2014.


"Pemekaran jadi instrumen jualan, instrumen transaksi, bisa dalam arti politik maupun uang," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng dalam diskusi bertajuk 'Platform Desentralisasi Parpol Peserta Pemilu 2014' di Jakarta, Jumat (4/4/2014).


Menurut dia, isu pemekaran yang digembar-gemborkan sejumlah parpol cenderung membohongi publik. Hal itu karena pemekaran daerah yang seharusnya bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak seluruhnya berhasil dengan baik.


Robet menambahkan, hanya 20 persen daerah yang mampu membuktikan keberhasilan otonomi daerah, sementara 80 persen lainnya gagal.


Ketika 'menjual' isu desentralisasi, pihaknya menyayangkan parpol maupun caleg miskin gagasan tentang perubahan arah kebijakan desentralisasi.


Tidak hanya parpol, DPR pun 'menjual' isu pemekaran kepada para konstituennya. "Para anggota DPR kalau kunjungan kerja, yang dibicarakan itu janji pemekaran," Robert menyayangkan.


Dikatakannya, selama 14 tahun kebijakan otonomi daerah berjalan, telah terbentuk 219 daerah otonomi baru (DOB). Dari jumlah itu, 80 persen perkembangannya hanya jalan di tempat, bahkan cenderung mundur.


"Yang gagal itu tidak dibenahi, malah mau mekarkan yang baru. Jadi alasan parpol untuk meningkatkan kesejahteraan melalui otda itu hanya akal-akalan, karena tidak terbukti," geram Robert .


Dia menjelaskan, desentralisasi bahkan telah menyebabkan beberapa persoalan di antaranya korupsi lokal yang terlihat dari sebanyak 318 kepada daerah tersangkut kasus korupsi. Selain itu, daerah juga masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pusat.


"Sebanyak 318 daerah memiliki rasio pendapatan asli daerah (PAD) atas APBD kurang dari 10 persen, jadi tidak otonom secara fiskal," imbuhnya.


Dengan demikian, menurut dia, pemekaran bukanlah upaya tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ANT)

 

--- (Sumber: http://siarnusa.com/politik/isu-pemekaran-dalam-kampanye-hanya-akal-akalan-semata) ---


Dibaca 555 kali