RUU Pemekaran DOB Dinilai untuk Pemilu

Rancangan undang- undang (RUU) mengenai 65 daerah otonom baru (DOB) yang diusulkan DPR dinilai bagian dari manuver politik menjelang 2014. Usulan tersebut sebagai bagian dari ajang meraup dukungan kursi legislatif.


Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan motivasi dan semangat dari usulan atas 65 DOB ini lebih kental sisi politisnya dibandingkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semestinya semua pihak berpikir jernih agar pemekaran daerah bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.


“Jangan-jangan anggota incumbent sebagai barter politik. Ini yang akan gawat karena ini dampaknya terhadap masyarakat. Elite lokal mau kekuasaan lalu (melakukan) barter dengan dukungan pemilu. Barter ini membahayakan karena berkaitan dengan masa depan Indonesia. Ini seperti menghalalkan segala cara,” katanya saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.


Siti juga menilai usulan tersebut tidaklah relevan. Pasalnya saat ini DPR dalam kondisi sulit untuk fokus karena menyongsong Pemilu 2014. Hal ini dibuktikan dengan bertele-telenya pembahasan paket RUU tentang otonomi daerah (otda). “Jadi ini membuktikan pragmatisnya mereka. Sebab paket RUU otda, yakni revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemda, RUU Pilkada belum selesai, RUU Desa belum selesai,” ungkapnya.


Dia juga mengkritik tidak konsistennya pemerintah karena seharusnya saat ini masih ada kesepakatan moratorium. Pasalnya moratorium ini sudah dinodai dengan lima pengesahan DOB yang lalu. “Ini malah 10 kali lipat yang diusulkan. Dulu yang diusulkan 19 dan 5 yang dikabulkan. Sekarang ada 60-an, ini mau apa,” ujarnya.


Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan RUU usulan DPR tersebut dapat dipahami karena memang bagian dari fungsinya. Namun hal ini tidaklah lepas dari kepentingan politik DPR. Pasalnya, dia menilai pemekaran hanya kepentingan sesaat yang menguntungkan elite. “Pemburu rente menjelang pemilu. Ini dengan demikian basis kekuatan mereka akan semakin kuat. Ini akan menjadi jualan di daerah. Ini hal-hal yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.


Apalagi dia menilai selama ini pemekaran belumlah memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan sebagian besar dinilai gagal. Pemekaran hanyalah pesta pora para elite, pebisnis, dan lain-lain, tetapi tidak untuk rakyat. (da)

--- (Sumber http://www.koran-sindo.com/node/340289) ---