Program Tak Sinkron, Terjadi Pemborosan

Jakarta – Sejumlah program pemerintah pusat dan daerah serta program antar instansi di pemerintah pusat tidak sinkron. Akibatnya, alokasi anggaran tidak optimal dalam menggerakkan perekonomian rakyat.

Demikian salah satu persoalan yang disampaikan panelis dalam seminar nasional bertajuk “Memperkuat Perekonomian Domestik Melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah” yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (24/9).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, pusat dalam konteks sinkronisasi tidak selalu bisa menjadi acuan karena ada kalanya pusat sendiri bermasalah. Bahkan, sering terjadi antara kementerian dan lembaga tidak sinkron. “Sinkronisasi harus selesai dulu di pusat,” katanya.

Sinkronisasi perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mulai desa atau kelurahan sampai pusat, menurut Robert, acap kali didominasi oleh proses politik dan bersifat teknokratis. Akibatnya, apa yang menjadi aspirasi musrenbang hilang sampai di atas.

Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi se-Indonesia Denny Juanda Puradimaja menyatakan, musrenbang semestinya diikuti rencana aksi yang sifatnya lebih konkret dalam pembagian tanggung jawab berikut anggarannya. Hal yang terjadi adalah sebaliknya sehingga implementasinya tak jelas dan cenderung memboroskan anggaran karena bisa terjadi tumpang tindih program.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Budimanta Sebayang, menyatakan, pemerintah pusat memiliki sejumlah dokumen rencana kerja. Di tengah jalan muncul Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang kemudian disusul Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Indonesia. “Ini memaksa daerah terus membuat penyesuaian-penyesuaian,” ungkap Arif.

Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam pidato kunci menegaskan akan pentingnya sinergi kebijakan. Ini tidak saja melalui forum koordinasi, tetapi juga konsultasi yang lebih ketat lagi. Pemanfaatan APBN-APBD harus benar-benar efektif mencapai sasaran pembangunan.

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 25 September 2012 – Hlm. Ekonomi) ---