Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, BRIN Perkuat Sinergi Riset dan Kebijakan

brin.go.id - 23 Juni 2026

Dalam upaya perkuat kebijakan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih efektif dan berbasis riset, BRIN melalui Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) menjalin kerja sama strategis bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Seri 3 bertema “Reformulasi Desain Desentralisasi Politik: Menuju Asimetrisme dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif” di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (17/6).

Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan kajian evaluasi implementasi desentralisasi dan otonomi daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti ilmiah. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan perspektif akademik, praktisi, dan legislatif dalam membedah tantangan tata kelola pemerintahan di daerah.

Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, menegaskan bahwa riset memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan desentralisasi di Indonesia yang semakin kompleks.

Menurutnya, berbagai pengalaman implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia perlu dievaluasi secara komprehensif agar dapat menjadi landasan dalam penyusunan desain kebijakan ke depan.

“Peran aktif BRIN tentu akan didukung oleh berbagai aset pengetahuan dan hasil penelitian yang telah kami miliki, termasuk terkait Papua dan berbagai praktik asimetrisme yang sudah berjalan,” ujarnya.

Mardyanto menjelaskan bahwa hasil-hasil penelitian tersebut akan menjadi sumber data dan bukti empiris dalam proses evaluasi kebijakan.

Melalui kolaborasi ini, BRIN bersama para mitra akan mengkaji berbagai aspek pelaksanaan desentralisasi, mulai dari tata kelola pemerintahan, efektivitas otonomi daerah, hingga implementasi kebijakan desentralisasi asimetris di berbagai wilayah.

Ia berharap hasil kajian dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan nasional.

“Harapannya kita bisa memberikan masukan untuk perubahan kebijakan yang lebih baik lagi bagi pengelolaan asimetrisme di Indonesia,” katanya.

Kerja sama ini sekaligus menunjukkan komitmen BRIN dalam memperkuat peran riset sebagai fondasi penyusunan kebijakan publik yang berbasis data, evidence-based policy, serta mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah.

Sumber: https://www.brin.go.id/news/128815/evaluasi-tata-kelola-pemerintahan-daerah-brin-perkuat-sinergi-riset-dan-kebijakan

Dibaca 98 kali