Kemampuan Daerah Terabaikan

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/5), mengingatkan, tujuan pembentukan daerah otonom baru untuk meningkatkan pelayanan publik tidak serta-merta dapat terwujud. Analisis Fitra terhadap 10 daerah baru yang terbentuk pada tahun 2008 memperlihatkan kemampuan keuangan daerah rata-rata menurun sejak dibentuk.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat DPR tidak kompeten untuk melakukan tinjauan ulang administratif kelayakan pemekaran. Merujuk hasil evaluasi daerah otonom baru, mayoritas daerah yang berada di papan bawah merupakan hasil inisiatif DPR. Karena itu, lebih baik usul pemekaran dibuat satu pintu, yakni lewat pemerintah.

“DPR jangan sensi melihat ini sebagai pemangkasan kewenangan mereka, kecuali kalau mereka memang sudah keenakan dan menjadikan pintu usulan (daerah otonom baru) itu sebagai ‘ladang bermain,’ tutur Endi.

Lebih parah lagi, kata Endi, elite lokal sering memanipulasi aspirasi rakyat dengan membentuk organisasi pendukung dadakan. Suara mereka kemudian di klaim sebagai aspirasi rakyat.

Hal itu diakui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, kemarin. Selama ini, pemekaran dilakukan akibat ada tekanan politik (demonstrasi) yang mengatasnamakan masyarakat.

“Kenyataannya, masyarakat di daerah pemekaran kena getahnya. Ternyata, pemekaran hanya dilakukan sekelompok elite lokal yang mengatasnamakan rakyat,” kata Gamawan.

--- (Sumber: KOMPAS - Jumat, 01 Juni 2012 - Hlm. Politik & Hukum) ---