Masalah Ulayat Jadi Kendala Investasi Daerah

Demikian yang terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang digelar KPPOD bekerjasama dengan TAF dan UNIPA di Swiss-BellHotel Manokwari, Senin (28/3). “Menarik untuk disikapi bahwa di Papua Barat, berdasarkan survey yang kami lakukan terhadap pelaku usaha, ternyata interaksi antara Pemda dan Pengusaha cukup baik mesti hanya setengah (7%) dari bobot TKED nasional (13,1%).

Meski hasil survey yang kami lakukan kemudian menunjukkan indikator ini cukup baik, namun lewat FGD ini kami ingin mengetahui lebih jauh penjelasan dan informasi tambahan terkait hasil survey ini dari berbagai pihak yang berkepentingan di Papua Barat,” papar Agung Pambudhi dalam prolog FGD tersebut.

Berdasarkan hasil eksplorasi yang terkuak selama FGD berlangsung, ternyata masalah karakteristik responden dan masalah peran pemda dalam penyelesaian kasus-kasus hak ulayat menjadi sorotan penting. Mengingat hasil survey menunjukkan bahwa dalam pendangan pengusaha, pemerintah memiliki peran penting dalam membantu dan memfasilitasi pengusaha di Papua Barat, ternyata karakteristik pengusaha yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan survey di dominasi oleh pengusaha jasa konstruksi yang secara langsung mendapatkan manfaat dari hubungan dengan pemerintah terkait proyek-proyek APBD.

Sementara terkait masalah hak ulayat, peserta FGD mayoritas mengakui bahwa masalah ulayat adalah masalah klasik dalam iklim investasi yang belum menemui titik terang solusi yang komprehensif. Kepada Media Papua usai kegiatan, Ekonom UNIPA, Victor Rumere, SE., M.Si., mengungkapkan lewat forum FGD TKED ini diharapkan akan tereksplore lebih jauh bagaimana sebenarnya iklim investasi di Papua Barat dan bagaimana pemangku kepentingan kemudian menyikapinya.

“Berbagai fakta yang tereksplore dalam FGD tadi menunjukkan bahwa sebenarnya ada sejumlah masalah pelik dalam iklim investasi di Papua Barat yang semestinya segera disikapi secara proaktif oleh pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ini penting untuk memastikan investasi akan mengalir ke Papua Barat, mengingat sumber daya alam yang melimpah ini mestinya memberi dampak menyejahterakan bagi seluruh warga di daerah ini,” tandasnya. (PR)

--- (Sumber Media Papua - Selasa, 29 Maret 2011 - Hal. Bisnis) ---