Logo KPPOD

KPPOD: Libatkan Publik dalam Penentuan Penjabat Gubernur

beritasatu.com - 9 Mei 2022

KPPOD: Libatkan Publik dalam Penentuan Penjabat Gubernur

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik dalam penentuan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Publik dapat memberikan catatan dan masukan melalui teknologi digital untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam memilih dan mengangkat penjabat kepala daerah.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif KPPOD Herman Nurcahyadi Suparman kepada wartawan, Rabu (4/5/2022). “Kita sudah lama mendorong Kemendagri membuat aturan teknis terkait mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah, sehingga pemilihannya akuntabel, transparan dan melibatkan partisipasi publik,” ujar Herman.

KPPOD juga berpandangan mekanisme pemilihan yang transparan, akuntabel dan partisipatif sangat penting untuk saat ini. Pasalnya, waktu menjabat dari para penjabat kepala daerah bisa sampai dua tahun. Jumlah penjabat kepala daerah pun terbilang banyak.

“Kalau sebelumnya kan penjabat hanya tiga sampai enam bulan, tetapi sekarang waktunya relatif lama satu sampai dua tahun, sehingga penjabat kepala daerah tidak hanya meneruskan program dan kebijakan pemerintah sebelumnya, tetapi harus mampu merancang dan menyusun anggaran dan kegiatan dalam waktu satu tahun anggaran,” tutur Herman.

Selain itu, Herman mengatakan para penjabat kepala daerah ini akan menjalankan sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat. Karena itu, dia mengatakan penjabat kepala daerah harus orang yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan pemerintahan daerah.

“Para penjabat kepala daerah juga harus memastikan Pilkada Serentak 2024 harus berjalan sukses. Mereka juga harus netral dan menjamin seluruh aparat daerah netral dalam proses pilkada,” tegas Herman.

Berdasarkan data Kemendagri, gelombang pertama pengisian penjabat kepala daerah akan dimulai Mei 2022 yang mencakup lima provinsi, enam kota, dan 37 kabupaten. Pada 2022, ada 101 daerah yang dipimpin penjabat dan 171 daerah pada 2023.

Sumber: https://www.beritasatu.com/politik/923891/kppod-libatkan-publik-dalam-penentuan-penjabat-gubernur


Dibaca 32 kali