KPPOD Dalam Berita

KPPOD: Kemandirian fiskal daerah masih rendah

Pengesahan RUU HKPD dapat menghadirkan nuansa kepastian lewat pemberlakuan asas closed list, serta simplifikasi pada sejumlah nomenklatur.

Pemda Kini Mudah Berutang, Prosedurnya Juga Lebih Sedehana, KPPOD: Jangan Sampai Utangnya Membebani Daerah

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang disahlan 7 Desember 2021 lalu salah satu aturannya mengatur kemudahan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menarik utang guna membiayai pembangunan di daerah.

Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen APBD, Daerah Lebih Produktif

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, norma pembatasan belanja pegawai patut diapresiasi. Pasalnya, pembatasan tersebut akan membuat daerah lebih produktif.

KPPOD nilai perubahan tarif pajak daerah dalam UU HKPD tak berdampak signifikan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman, mengatakan, beberapa perubahan dalam aturan UU HKPD salah satunya mengenai tarif pajak daerah tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perubahan daerah.

Laju Pemulihan Ekonomi Daerah Setelah Covid-19 Diprediksi Tak Serempak

Banyak kalangan meyakini tahun 2022 menjadi momentum untuk memulihkan perekonomian setelah pandemi Covid-19. Namun, laju pemulihan ekonomi di satu daerah dan daerah lain diperkirakan akan berbeda.

Showing 476-480 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia