KPPOD Dalam Berita
KPPOD : UU HKPD bawa manfaat pada insentif fiskal
Pada insentif fiskal, UU HKPD mendorong Pemda untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha
read more...Aturan Pajak dalam UU HKPD Berpotensi Beratkan Masyarakat dan Usaha
Sejumlah aturan perpajakan dalam UU HKPD dikhawatirkan membebani dunia usaha hingga berdampak negatif ke lingkungan. Kemenkeu beralasan UU baru ini lebih fleksibel untuk daerah
read more...Tarif PBB Segera Naik, KPPOD Usul Tarif Tanah-Bangunan Usaha Beda dari Non-Usaha, Ini Alasannya
Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah pusat mengklasifikasi tanah dan bangunan untuk usaha dan non-usaha seiring segera naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang diperkirakan dimulai tahun depan.
read more...Aturan Baru UU HKPD Mudahkan Pemda Berutang, Sempat Ditolak PKS, KPPOD: Sah-sah Saja...
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada 7 Desember 2021 kemarin.
read more...KPPOD Ungkap Sejumlah Klausul di UU HKPD yang Berpotensi Ganggu Iklim Investasi
Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman mengatakan terdapat beberapa klausul yang berpotensi mengganggu iklim investasi, mengingat pengaturan terkait perpajakan daerah merupakan salah satu indikator dari tata kelola ekonomi daerah.
read more...