KPPOD Dalam Berita

Pasca Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Investor dan Daerah Sama-Sama Wait and See

Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja turut memengaruhi persepsi investor.

KPPOD Sebut Penyerapan Rendah APBD Sebagai Masalah Klasik

Menurut KPPOD, kejadian yang sama berulang dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan pemerintah daerah belum bisa mampu menggunakan APBD secara optimal untuk instrumen pembangunan daerah.

Fiskal Daerah Tak Kunjung Mandiri, KPPOD Harap UU HKPD Jadi Solusi

Mengutip situs resmi bpk.go.id, hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada transfer daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja masing-masing pemda.

KASN Dinilai Perlu Diperkuat untuk Implementasi Sistem Merit

Sistem merit menjadi target yang harus tercipta di semua lingkungan kerja pemerintah daerah. Untuk mencapainya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendorong penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Realisasi Anggaran Bansos Daerah Turun, KPPOD: Terlalu Andalkan Pusat

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai ada dua faktor yang menyebabkan turunnya realisasi belanja APBD 2021 klaster perlindungan sosial.

Showing 461-465 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia