KPPOD Dalam Berita
Layanan Publik Berpotensi Lumpuh, KPPOD Usul Penghapusan Honorer Bertahap
Apeksi menilai penghapusan serentak honorer bisa membuat pelayanan publik lumpuh
read more...Ubah Pendekatan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Dalam Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community, sejumlah wali kota mendorong perubahan pendekatan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. Insentif-disinsentif perlu diefektifkan.
read more...KPPOD Sebut Pansus IKN DPRD DKI Wajib Bahas 3 Poin Ini
DIREKTUR Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman menilai ada tiga poin penting yang wajib dibahas oleh panitia khusus (Pansus) ibu kota negara (IKN) yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta.
read more...Usulan Perda Perlindungan Janda Dinilai Tidak Perlu
Usulan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Banyuwangi, Basir Qodim untuk menerbitkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Janda mendapat sorotan. Usulan itu dinilai mendiskriminasi perempuan, karena salah satu solusi yang ditawarkan dalam raperda adalah poligami untuk menampung para janda.
read more...Perkuat Pemonitoran dan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah
Regulasi teknis perlu memuat indikator penilaian penyelenggaraan pemerintah, mulai dari perencanaan, penganggaran, kebijakan, kelembagaan, hingga pelayanan publik.
read more...