KPPOD Dalam Berita
UU ASN 5/2014 jadi celah bupati/wali kota jual beli jabatan
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) menjadi celah bagi pemerintah daerah untuk melakukan transaksi jual beli jabatan.
read more...Kasus Bupati Probolinggo, KPPOD: karena Ada Celah di UU ASN
.jpeg)
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan kasus jual beli jabatan yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin karena ada celah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN).
read more...KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar pemerintah daerah mengurangi anggaran belanja yang tidak efisien.
read more...Saat Ini Tengah Terjadi Krisis Kepemimpinan Daerah
.jpeg)
Kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kejadian beberapa hari terakhir ini pada sejumlah kepala daerah jadi preseden buruk dan alarm bahaya bagi pembangunan daerah.
read more...Ironi Pandemi, Ombudsman: Rumah Dinas Rp34 Miliar Tetap Dibangun, tapi Insentif Nakes Tertunda
.jpeg)
Dalam kategori Ombudsman, ini adalah bentuk malaadministrasi. Ada penundaan berlarut yang kemudian hak-hak dan keadilan bagi mereka (nakes, vaksinator, dan ASN, red.) jadi tidak terbayarkan tepat waktu
read more...