KPPOD Dalam Berita
KPPOD: Reformasi Birokrasi Mutlak Dilakukan Pascapandemi
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai reformasi birokrasi mutlak dilakukan guna meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Analis Kebijakan KPPOD Michico Tambunan mengatakan, terdapat sejumlah faktor penghambat mengenai pelayanan perizinan selama pascapandemi.
read more...Direktur Celios: Pemda perlu tingkatkan daya serap anggaran
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah daerah untuk mulai memperbaiki pola penganggaran, eksekusi, dan menyelesaikan hambatan terkait realisasi anggaran belanja daerah sebagai upaya meningkatkan daya serap anggarannya.
read more...KPPOD: Digitalisasi penting bagi perizinan berusaha di tengah pandemi
Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Michico Tambunan mengatakan digitalisasi penting diterapkan dalam perizinan berusaha di masa pandemi COVID-19 untuk memperbaiki tata kelola ekonomi sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional.
read more...KPPOD sebutkan faktor yang masih menghambat perizinan berusaha
Salah satunya adalah belum adanya peraturan daerah (perda) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
read more...KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) belum mengandung terobosan fundamental untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, bahkan sejumlah ketentuan di dalamnya berpotensi mendistorsi perekonomian daerah.
read more...