Titik Penting Regulasi Ramping

bisnis.com

Titik Penting Regulasi Ramping

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam membuat gebrakan terkait dengan penataan regulasi patut diapresiasi. Sisi lain, komitmen pemberantasan korupsi dan demokrasi meninggalkan sejumlah catatan.

Dari sisi penataan regulasi, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja boleh jadi menjadi tolok ukur dari berbagai upaya Presiden Jokowi untuk memangkas regulasi dan menciptakan iklim usaha yang tidak berbelit-belit.

Penciptaan iklim usaha yang kondusif ditunjang dengan birokrasi yang tangkas merupakan satu sasaran dari lima program yang disampaikan Presiden Jokowi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Sidang MPR/DPR pada 20 Oktober 2019.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara meminta para menteri maupun kepala daerah untuk memberikan dukungan bagi kegiatan usaha dengan regulasi yang memadai dan efektivitas birokrasi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa pemangkasan perizinan menjadi catatan yang menjanjikan dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.

“Ada gebrakan besar. Bagi kalangan tertentu, barangkali pemangkasan izin ini mengagetkan dan memunculkan resistensi sana-sini. Padahal, birokrasi, perizinan ini persoalan mendasar. Tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/10).

Dia menuturkan pengesahaan Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi terobosan yang nyata. Kendati UU itu penuh kritik terkait dengan proses penyusunan, hal itu tetap perlu dilakukan di tengah birokrasi yang gemuk dan perizinan yang tidak efisien.

“Tapi memang itu yang harus dilakukan. Problem kita kan regulasi tidak berkualitas, gemuk, dan tidak sinkron,” katanya.

Dia menyadari ketika Presiden Jokowi menggulirkan pemangkasan peraturan daerah (Perda) bermasalah pada 2015, cara itu memunculkan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dampaknya, perda yang dihapus harus berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Sejak ada putusan itu, tidak mudah menghapus perda bermasalah di daerah karena proses di MA membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sementara itu, analis politik yang juga staf pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menuturkan kinerja pemerintahan selama 1 tahun dari bidang hukum memiliki catatan yang kurang memuaskan publik.

Hal yang dia soroti adalah revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melemahkan upaya penegakan hukum korupsi.

“Hukum akhirnya bisa dikendalikan oleh eksekutif dan legislatif. Pascarevisi UU KPK, KPK tak garang lagi,” katanya.

Menurut Ujang, revisi UU KPK menyebabkan tidak ada lagi penangkapan atau kasus yang menyeret pejabat tinggi selama 1 tahun terakhir.

Ujang juga menyoroti demokrasi yang saat ini hanya berada di atas kertas atau dalam teori. Faktanya, dalam berbagai aksi unjuk rasa selalu berujung dengan pelaporan dan penangkapan.

Menurutnya, Presiden Jokowi berupaya merangkul banyak pihak pada periode kedua pemerintahan. Hal itu membuat kompromi politik antara eksekutif dan legislatif terlalu nyaring, sehingga suara rakyat mengecil.

Strategi politik Jokowi tersebut, kata Ujang, memang terbukti membuat stabil politik Indonesia dalam 1 tahun terakhir.

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan pengesahan UU Cipta Kerja sejalan dengan lima program Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Dia membantah UU Cipta Kerja menciderai janji Presiden Jokowi saat terpilih memimpin Indonesia. Regulasi itu, katanya wujud komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat usia produktif mendapat lapangan pekerjaan.

"Kami menyadari bonus demografi ke depan tentunya luar biasa. Sementara, 80% angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru," kata Moeldoko Sabtu (17/10).

Lima arahan Presiden itu mencakup pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas, penyiapan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, pembenahan regulasi perizinan dan transformasi ekonomi. 

Sumber: https://koran.bisnis.com/read/20201020/440/1307147/kinerja-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-titik-penting-regulasi-ramping


Dibaca 22 kali