RUU Cipta Kerja Perlu Jamin Tercapainya Daya Saing Daerah Berkelanjutan

http://beritasatu.com

RUU Cipta Kerja Perlu Jamin Tercapainya Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Perumusan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan memberi ruang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif inovasi. Di mana, daerah perlu diberikan kebebasan dalam menavigasi arah pembangunan yang berbasis potensi dan daya saingnya.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, RUU Cipta Kerja perlu menjamin tercapainya daya saing daerah berkelanjutan, serta optimalisasi sumber daya daerah melalui inovasi dan efisiensi input guna menghasilkan output (produktivitas) dalam keseimbangan yang harmonis antar pilar keberlanjutan meliputi lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik, untuk saat ini maupun menjawab tantangan masa depan.

Selama ini persepsi bahwa pembangunan yang baik adalah yang meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan, praktik keberlanjutan dirasakan sebagai beban tambahan yang menghambat investasi.

Adanya persepsi tersebut membuat praktik business-as-usual yang hanya mementingkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah terus berjalan. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2019 mencapai 102,2%.

Namun, realisasi ini belum berbanding lurus dengan pemerataan investasi yang masuk ke daerah. Hal ini memperkuat urgensi daerah untuk ‘menjemput bola’ dengan melakukan inovasi yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.

"Kami melihat sudah tidak masanya lagi bicara investasi bagaimana ekonomi tumbuh bergerak. Tidak zamannya lagi mengutamakan sisi ekonominya saja. Ada banyak hal lain yang harus jadi pertimbangan penting, termasuk dalam soal lingkungan lestari, sosial inklusif, dan tata kelola. Inilah bagian yang dianggap penting selain ekonomi yang tangguh.

Ada empat pilar yang menjadi perhatian pembahas RUU Cipta Kerja untuk diperhatikan," ujar Robert dalam webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan Alexander Sonny Keraf mengatakan, masalah daya saing dan keberlanjutan terjadi karena adanya perilaku koruptif oleh pejabat publik. Alhasil, proses perizinan dan pengembangan ekonomi tidak efisien.

Sehingga, jika masalah ini tidak diatasi, maka dikhawatirkan apapun isi undang-undangnya tetap saja keberlanjutan pembangunan, dalam hal ini ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial akan tetap bermasalah.

“Selama perilaku koruptif ini tidak dibasmi, maka tetap saja proses perizinan akan lama dipersulit,” ucap Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian Lestari Indah menuturkan, jika ingin melakukan perubahan, maka harus diikuti reformasi perubahan salah satunya melalui RUU Cipta Kerja. Di mana, kerangka berpikir yang diterapkan pemerintah pusat seharusnya juga dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Jangan pemerintah daerah tidak melakukan reform apa-apa seperti sekarang, padahal kami di pemerintah pusat sudah melakukan reform. Kita harapkan pemerintah pusat dan daerah lakukan sinergi dalam melakukan reformasi sesuai posisinya masing-masing. Jadi, pemerintah daerah punya peluang yang sama untuk maju dan menciptakan daya saing masing-masing daerahnya,” kata Lestari.

Lebih lanjut, setelah RUU Cipta Kerja ini jadi, pemerintah pusat, dikatakan Lestari, siap membantu dan mendampingi dalam rangka meningkatkan aparatur di daerah.

Sementara itu, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, Temanggung memiliki keunggulan daerah berbasis pertanian, kesenian, dan budaya, tetapi tidak menutup apabila ada investor yang ingin membangun kawasan industri, mengingat wilayah ini dan sekitarnya akan menjadi poros utama jalan tol lintas Pulau Jawa.

Dengan UU Cipta Kerja, Pemda berharap produk yang dilahirkan nanti bisa mendorong daerah menciptakan daya saingnya tidak hanya di bidang industri, tapi pariwisata, pertanian, dan perkebunan.

Undang-undang ini juga diharapkan menyerap semua kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, termasuk industri. “Prinsip keadilan dan keberlanjutan harus ditempatkan jadi prioritas utama dalam undang-undang ini sehingga ketika undang-undang ini sudah diundangkan, maka implikasinya bagi kemajuan daerah akan bertambah bagus,” tambah Al Khadziq.

Sumber:https://www.beritasatu.com/edi-hardum/ekonomi/679241/ruu-cipta-kerja-perlu-jamin-tercapainya-daya-saing-daerah-berkelanjutan


Dibaca 63 kali