Kendala Teknis Hambat Penyerapan

bisnis.com

Kendala Teknis Hambat Penyerapan

Bisnis, JAKARTA — Penyerapan anggaran daerah yang belum optimal diperkirakan karena kendala teknis di tingkat pemerintah daerah yang menerapkan sistem bekerja dari rumah. Kendala teknis itu yang bisa membuat kebijakan berimplikasi hukum.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan bahwa ada tiga kendala yang kerap dihadapi pemda di lapangan dalam penyerapan anggaran yaitu masalah hukum, politik, dan masalah teknis.

"Selama ini belanja yang terkait penyerapan langsung di lapangan, sekarang terkendala karena pekerjaan lapangan tidak mudah di masa pandemi," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (1/9).

Dia menuturkan, jika kebijakan realokasi anggaran dan refocussing program terhadap anggaran pemerintah daerah bisa dijalankan secara efektif, semestinya penyerapan anggaran di daerah bisa menyentuh 60%—70%.

Menurutnya, dari total anggaran daerah sekitar 35% saat masa pandemi Covid-19 sudah jelas arahnya untuk kenpentingan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

"Yang 35% itu harusnya otomatis terserap untuk penanganan Covid seperti layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi.

Artinya tiga wilayah itu juga belum dikerjakan secara penuh oleh pemda," katanya.

Dia khawatir pemenuhan target daya serap anggaran daerah kemudian hanya dipenuhi dengan belanja tidak produktif seperti rapat dan perjalanan dinas.

Menurutnya, kemungkinan itu besar terjadi lantaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mencabut larangan perjalanan dinas kementerian atau lembaga di masa pandemi.

Saat rapat dengan kepala daerah secara virtual, Presiden Joko Widodo kembali menyoroti penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sejumlah daerah yang masih rendah.

Padahal belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial pemerintah daerah menjadi satu kunci mendongkrak perekonomian.

"Apalagi yang bansos [bantuan sosial] masih 0 [persen] betul-betul dilihat dengan angka-angka ini,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menyatakan ada beberapa provinsi sudah cukup baik dalam hal realisasi anggaran.

Dia memberikan contoh Sumatra Barat yang telah mencairkan 52% APBD.

Selain itu, DKI Jakarta juga menjadi satu provinsi dengan realisasi APBD tinggi. Ibu Kota negara ini telah melakukan belanja barang dan jasa sebesar 78% dari total anggaran dan realisasi 92% untuk belanja modal.

“Realisasi APBD seperti ini Setiap hari saya ikuti semua provinsi semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya,” kata Jokowi.

Sementara itu Presiden Jokowi menyatakan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi negatif. Pada kuartal II/2020, hanya Papua dan Papua Barat yang terhindar dari kontraksi ekonomi.

Jokowi melanjutkan, Bali menjadi provinsi yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah. Pada triwulan kedua, wilayah yang mengandalkan pariwisata ini, mengalami kontraksi 10,98% secara tahunan.

“Ini karena memang turis wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali, sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali berkontraksi begitu sangat tajam,” kata Jokowi.

Sumber: https://koran.bisnis.com/m/read/20200902/440/1286039/anggaran-daerah-kendala-teknis-hambat-penyerapan


Dibaca 32 kali