KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

https://investor.id

KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk kemudahan perizinan berusaha masih terkendala terkait implementasi dilapangan khususnya antara pusat dan daerah.

Peneliti KPPOD Boedi Rheza mengatakan, ada tiga masalah yang menghambat pelaksanaan OSS sejak diluncurkan pada Juli 2018 di tingkat pusat maupun daerah, yakni menyangkut masalah regulasi, payung hukum, serta aturan di level pusat dan daerah.

Apabila di aspek regulasi pusat mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK sektoral yang idealnya menjadi petunjuk teknis pelayanan izin, tidak konkret menerjemahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS ke dalam prosedur yang mudah diikuti.

“Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI), pelaku usaha diharuskan mendaftar lagi ke aplikasi. Padahal, PP 24 Tahun 2018 jelas tidak mempersyaratkan hal tersebut. Implikasinya terjadi berbagai macam variasi pada SOP (standard operating procedure) pelayanan izin di berbagai daerah,” jelas dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Kemudian adanya disharmonisasi terkait kewenangan memberi izin yang sebelumnya berada di tangan kepala daerah, sekarang berpindah ke lembaga OSS. Hal ini tercantum dalam PP 24 Tahun 2018 dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, Boedi mengatakan kelemahan yang kedua terkait dengan sistem OSS yakni fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) pasalnya hingga saat ini saja baru terdapat 52 dokumen RDTR.

Hal ini pun dapat berdampak pada pendirian lokasi usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW, atau bahkan tak berbasis lokasi blok peruntukan dan persil peruntukan lantaran ketiadaan RDTR.

"Dari aspek sistem lain, RDTR merupakan panglima OSS, jadi tidak mungkin izin keluar tanpa adanya izin lokasi. Saat ini, baru 10% daerah yang punya. Kendala utama adalah dari sisi anggaran, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat untuk membuat RDTR lebih berkualitas. Daerah ingin RDTR bisa digunakan 10-15 tahun ke depan, tapi tenaga ahli di daerah belum memadai," kata dia.

Kendala terakhir adalah mengenai aspek tata laksana, OSS juga masih menemui kendala baik terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, sistem OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan kementerian/lembaga.

Sementara di daerah masih terlihat banyak pemda yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis-aplikasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.

“Bahkan, daerah bisnis utama seperti DKI Jakarta baru mengintegrasikan JakEVO dan OSS hanya pada pelayanann perizinanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin lainnya masih dilayani melalui sistem mandiri DKI Jakarta” tutur dia.

Menurut Boedi, belum semua daerah menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional melalui OSS. Dengan keseragaman baru ditemui pada pelayanan NIB saja. Persoalan integrasi, menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah untuk segera dilaksanakan agar proses perizinan sepenuhnya melayani melalui OSS," pungkas dia.

Dia menjelaskan, berdasarkan survei yang dilakukannya, pelaku usaha menyebutkan bahwa OSS belum mampu menjamin adanya kepastian usaha. Lantaran masih adanya prosedur yang berbelit dan masih harus dihadapkannya pada sistem daerah yang memiliki sistem mandiri tidak melalui OSS, sehingga membuat bingung para pelaku usaha.

(Sumber : https://investor.id/business/kppod-nilai-sistem-oss-masih-terkendala-di-implementasi)


Dibaca 8 kali