Pembebasan PBB Diperluas

KOMPAS - Jumat, 26 April 2019

Pembebasan PBB Diperluas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sejumlah kalangan. Pengamat meminta kebijakan PBB tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gu­bernur No 42/2019 pada 24 April 2019. Aturan ini sekaligus memenuhi janji Gubernur.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 42/2019, sejumlah kalangan yang dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bu­mi dan Bangunan (PBB) di wi­layah DKI Jakarta adalah guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, termasuk pensiunannya; vete­ran dan perintis kemerdekaan; penerima gelar pahlawan nasio­nal; penerima tanda kehormat­an berupa bintang dari Presiden Republik Indonesia; mantan presiden dan mantan wakil pre­siden, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur; pur­nawirawan TNI/Polri; dan/atau pensiunan pegawai negeri sipil.

Mereka yang berhak men­dapatkan pembebasan PBB wa­jib mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi DKI.

Dalam pesan singkat ke Kom­pas, Kamis (25/4/2019), Anies mengaku tidak tega melihat ke­luarga pejuang yang menjual rumah mereka, satu per satu karena anak cucu tak mampu membayar PBB rumah orang tua mereka. “Ingat pernyataan (saya) saat pelantikan: saya ingin kita jadi tuan rumah di tanah kita sendiri,” kata Anies.

Sebelumnya, penerima peng­hapusan PBB ini, kecuali guru, dosen, dan tenaga kependidikan, mendapatkan keringanan sesuai Pergub No 84/2013 yang disempurnakan lewat Pergub No 262/2015. Keringanan bisa diberikan maksimal 75 persen dari nilai pajak dan berlaku hingga janda/duda penerima.

Tepat sasaran

Menanggapi Pergub No 42/2019, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan pembebasan pajak tidak terlalu berpengaruh pada berkurang­nya pemasukan pajak di DKI.

’’Sebab, pihak-pihak tersebut hanya diperbolehkan untuk membebaskan maksimal satu obyek pajaknya, dan jumlahnya tak terlalu signifikan di Jakarta. Selain itu, pembebasan pajak ini merupakan salah satu simbo­lisasi penghormatan bagi para veteran,” katanya.

Meski demikian, Yustinus menyarankan agar pemerintah segera membuat fiskal kadaster atau pendataan ulang bangunan mana yang layak mendapat ke­naikan ataupun penurunan PBB agar pemasukan pajak di DKI tetap stabil.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng berharap per­gub dikaji lagi agar tepat sa­saran. Idealnya, penerima pem­bebasan PBB adalah orang yang tidak mampu membayar PBB.

“Saya mengapresiasi langkah gubernur untuk menghormati veteran ataupun mereka yang telah berjasa bagi bangsa ini. Namun, jika ingin tepat sasaran, pemprov perlu mendata, siapa saja veteran, guru, dan pen­siunan ASN yang kondisi eko­nominya sulit dan tidak mampu membayar PBB,” ujarnya.

Robert menjelaskan, PBB se­harusnya dijadikan instrumen intensif fiskal untuk mereka­yasa pengembangan kota. Pem­bebasan ataupun pengurangan PBB harus berorientasi pada wilayah, bukan keberpihakan personal. “Jadi, untuk rencana wilayah yang ingin dikembang­kan, bisa dikurangi pajaknya agar masyarakat mau berinves­tasi di daerah tersebut.”

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan, pembe­basan pajak akan berdampak pada meningkatnya pajak lain untuk menutupi pembebasan PBB golongan ini. “Seperti PBB untuk hotel, tempat hiburan, dan di kawasan komersial akan naik,” ujarnya. (TRA/ART/DVD)


 

--- o0o ---


Dibaca 170 kali