Kegiatan diswakelola, Pengamat: Harus Perhatikan Kualitas

www.mediaindonesia.com

Kegiatan diswakelola, Pengamat: Harus Perhatikan Kualitas

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menegaskan dalam memberikan dana daerah untuk diswakelolakan oleh masyarakat, pemerintah daerah harus memperhatikan kualitas kegiatan yang nantinya akan diajukan.

Robert mengungkapkan, dana pemerintah bisa diswakelola oleh organisasi masyarakat maupun yang berbentuk yayasan sesuai Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Tetapi ia berharap dalam implementasinya pemerintah daerah maupun lembaga pemerintah lainnya tidak sembarangan memberikan dana mereka.

"Kualitas program harus dilihat. Jadi tidak asal kasih. Mereka harus dinilai melalui proposal. Program apa yang akan diusulkan, bagaimana pelaksanaannya juga pertanggungjawabannya," terang Robert saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (21/2).

Program yang bisa didanai pemerintah menurut Robert ialah yang bisa meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kontribusi kepada pembangunan serta peningkatan kinerja pemerintah.

Selain itu, tidak sembarangan ormas maupun yayasan yang bisa menerima dana ini. Ia menuturkan, pemerintah pun harus menelisik kelompok masyarakat yang mengajukan proposal dana swakelola. Ia mencontohkan, bahwa ormas yang bisa mengelola dana pemerintah ialah yang sudah berbadan hukum.

"Tapi itu juga harus diperiksa secara konkrit. Jangan-jangan karena pemerintah mau beri dana swakelola lalu ramai orang berbondong-bondong bentuk lembaga berbadan hukum. Pemerintah juga harus jeli," tukasnya.

Robert juga menegaskan ketelitian dalam meneliti ormas maupun program yang diajukan ini wajib hukumnya apabila pemerintah ingin akuntabilitas dana bisa dipertanggungjawabkan. Jika semua ormas bisa mendapatkannya tanpa proposal yang baik serta akuntabilitas yang baik, Robert khawatir kebijakan swakelola menjadi bentuk korupsi baru.

"Jangan sampai ini tidak ubahnya seperti hibah bantuan sosial yang bisa disalurkan ke siapa saja tanpa aturan main yang jelas. Ini bisa jadi korupsi kebijakan," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk memberikan anggaran kepada masyarakat melalui sistem swakelola tipe III dan IV yang terdapat dalam Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam peraturan tersebut, masyarakat dapat mengajukan proposal guna memperoleh dana untuk mengeksekusi program-program yang dibutuhkan. (PAY, OL-6)

 

Sumber: http://mediaindonesia.com/read/detail/218369-kegiatan-diswakelola-pengamat-harus-perhatikan-kualitas, diakses tanggal 22 Februari 2019

--- o0o ---


Dibaca 229 kali