Mengembalikan Visi Kedaulatan Desa

KOMPAS - Selasa, 29 Januari 2019

Mengembalikan Visi Kedaulatan Desa

Upaya mewujudkan ke­daulatan desa sebagai­mana dicita-citakan Undang Undang Nomor 6 Ta­hun 2014 tentang Desa masih harus berhadapan dengan ba­yang-bayang pragmatisme dan pendekatan teknokratis. Besar­an dana desa yang terus ber­tambah dari tahun ke tahun boleh jadi merupakan berkah bagi desa. Namun, apabila ti­dak dibarengi visi mengenai desa berdaulat dan berdaya, aliran dana desa yang tidak di­tangani dengan tepat bisa me­rusak tujuan utama UU Desa.

Ketika bicara mengenai UU Desa, orang kerap hanya me­ngaitkannya dengan dana desa. Kucuran dana desa dianggap sebagai salah satu keunggulan dari UU Desa jika dibanding­kan dengan UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Anggapan itu tidak keliru mes­kipun acap kali menyederha­nakan masalah. Dari catatan pemerintah, anggaran dana de­sa memang terus naik, yakni dari semula Rp 20,76 triliun (2015), naik bertahap menjadi Rp 46,9 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Ahmad Erani Yustika, man­tan Direktur Jenderal Pemba­ngunan Pedesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Dae­rah Tertinggal, saat hadir da­lam diskusi yang digelar Lembaga Daulat Desa dan Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi, di Bentara Budaya Jakarta, Se­lasa (15/1/2019), menegaskan kembali keutamaan UU Desa yang bukan terletak pada dana desa. Dana desa hanya sarana untuk mewujudkan kedaulatan desa. Keutamaan UU Desa jus­tru terletak pada rekognisi yang diberikan negara kepada kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. De­ngan kata lain, warga desa di­beri kesempatan menentukan dan mengatur dirinya sendiri.

Pasal 1 Ayat (1) UU Desa mengatur definisi desa; kemu­dian dipahami sebagai syarat kedaulatan bagi desa, yakni ke­jelasan batas wilayah dan pen­duduk. Pengalaman di lapangan menunjukkan, ketidakjelas­an batas wilayah dan catatan kependudukan menimbulkan efek buruk secara sosial, eko­nomi, dan politik. Batas desa yang tidak jelas rentan memi­cu konflik horizontal.

Mengacu pada definisi desa tersebut, baru sekitar 5 persen dari 73.670 desa di Indonesia yang memiliki kejelasan batas wilayah sebagaimana diatur UU No 4/2011 tentang Informasi Geospasial. Hal itu mem­bawa konsekuensi mendasar, yakni belum terjaminnya ke­daulatan desa. Persoalan hu­kum berpotensi muncul.

Problem batas desa ini per­nah terjadi di Kudus, Jawa Te­ngah. Bupati Kudus Muham­mad Tamzil mencatat, pada 2010 terjadi konflik batas an­tara Desa Bulungcangkring di Kudus dan Desa Gadu dj Pati karena perubahan alur Sungai Juwana. Konflik itu bisa di­akhiri setelah dibuat peraturan menteri dalam negeri menge­nai batas daerah Kabupaten Kudus dengan Pati.

“Pada 2007 juga ada pro­blem dalam pemilihan kepala desa (pilkades) karena ketidakakuratan identitas antara war­ga desa yang sedang melak­sanakan pilkades dan warga desa tetangga,” ujar Tamzil.

Dikuasai elite

Di luar batas wilayah, dan kependudukan, problem lain yang dijumpai dalam lima ta­hun berlakunya UU Desa ialah belum optimalnya musyawa­rah desa (musdes). Di sinilah problem politik desa terjadi. Elite desa menguasai musdes dan lebih banyak menentukan arah pembangunan desa. Kon­disi ini bertentangan dengan maksud musdes yang diharap­kan bisa menampung aspirasi masyarakat secara utuh seba­gai bentuk kedaulatan desa.

Kerap kali problem elite ini menjadi pangkal dari alokasi dana desa yang tidak tepat gu­na. Ada ketidaksesuaian antara pemanfaatan dana desa dan kebutuhan warga. Jika itu terjadi, harus ada pembenahan. “Problem ini yang menjadi medan pertempuran kita hari ini ketika UU Desa telah ber­jalan selama lima tahun,” ujar Erani.

Persoalan ini disadari peme­rintah. Deputi Kepala Staf Ke­presidenan Yanuar Nugroho menyebutkan, staf khusus di­utus mengecek daftar hadir musdes di 74 desa untuk mengetahui pola ini. Dari daftar hadir itu terlihat hanya orang-orang tertentu yang secara konsisten datang ke mus­des. Adapun warga desa lain atau perwakilannya sebagian besar tidak terlibat.

“Dari sini kami langsung menyurati Kementerian Da­lam Negeri dan Kementerian Desa supaya mekanisme mus­des diubah. Harus ada perwa­kilan dari warga desa yang ter­libat dalam musdes,” katanya.

Beberapa contoh sukses de­sa yang berdaulat dan berdaya menunjukkan besarnya partisipasi warga desa akan arah pembangunan di tempat me­reka tinggal. Muncul desa-desa tematik yang berakar pada ke­kuatan sosial mereka, misalnya desa wisata, desa kerajinan, desa batik, dan desa gerabah.

“Kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset bergantung pada tiga as­pek, yaitu kapasitas sosial atau sumber daya manusia di desa, kapasitas politik dan kepemimpinan kepala desa, serta kapasitas birokrasi yang dimi­liki aparatur desa. Ketiganya menjadi kunci. Namun, tanpa kapasitas sosial warga, peme­rintah desa tak punya apa-apa. Kekuatan ada di kapasitas so­sial warga untuk menggerak­kan desa,” ujar Wahyudi Anggoro Hadi, mantan Kepala De­sa Panggungharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Jalan perubahan

Dengan modal sosial yang kuat, cara pandang dalam me­lihat dana desa pun idealnya berubah. Sayang, tidak semua desa mampu bernegosiasi de­ngan kekuatan pragmatisme yang kerap datang bersamaan dengan penyaluran dana itu. Kondisi ini terjadi karena dana desa kerap diikuti dengan per­mintaan program oleh kabu­paten/kota. Hal ini tidak hanya berpotensi mengancam kedau­latan desa, tetapi kembali me­letakkan desa sebagai obyek.

Pragmatisme itu muncul ke­tika daerah menuntut sejum­lah proyek dikerjakan di desa, berbarengan dengan pencairan dana desa. Tidak ada yang bisa menjamin intervensi ini bisa dihindari. “Dana desa penting, tetapi perjuangan melawan struktur dan lembaga supra­desa, seperti kecamatan dan kabupaten/kota, juga tidak mudah. Visi desa berdaulat dan berdaya berkeinginan agar business process di desa disu­sun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan warga desa. Na­mun, pada praktiknya, pemi­kiran mengenai uang ini mendominasi, sementara uang da­tang tidak dalam ruang vakum, dan ada banyak kepentingan di sana,” kata Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Ko­mite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Mewujudkan otonomi desa melalui visi desa berdaulat dan berdaya sejatinya adalah jalan perubahan, bahkan jalan ideo­logis, untuk memberikan kem­bali suara kepada warga desa. Dana desa dan mekanisme fis­kal hanyalah cara menuju ke sana, tetapi cara pandang da­lam melihat desa mesti ber­ubah, yakni tidak lagi tekno­kratis dan berorientasi proyek.

Bagaimana agar warga desa diberdayakan menjadi tuan di tanahnya sendiri, merencana­kan pembangunan untuk de­sanya, dan tidak dicekoki atau diintervensi program dari supradesa tak kalah penting dari triliunan rupiah aliran dana desa. (REK)

 

--- o0o ---


Dibaca 225 kali