Mencermati Kebijakan Perda KTR

Koran SINDO, 24 Desember 2018

Mencermati Kebijakan Perda KTR

Robert Na Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD

Lebih dari 19 tahun sistem pemerintahan Indonesia memasuki babak baru, tepatnya 7 Mei 1999, Unang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Itulah saat pertama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota punya kewenangan besar menjalankan roda pemerintahan, termasuk menetapkan aturan. Undang-undang ini beberapa kali diubah dan terakhir diamandemen pada 2004. Dilengkapi sistem pemilihan umum langsung, euforia otonomi daerah kian bergelora. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sampai dengan Agustus terdapat 318 proposal pembentukan daerah otonoi baru.

Alih-alih menjadi solusi pemerataan pembangunan, sistem otonomi daerah menghadapi tantangan besar. Maraknya korupsi, pragmatisme politik, hingga kesenjangan kesejahteraan adalah beberapa diantara tantangan tersebut. Ini tak lepas dari lepasnya sistem tata kelola pemerintahan. Celakanya, situasi ini juga berdampak pada tata kelola regulasi di daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) bermasalah terutama terkait pengaturan pajak, retribusi, dan perizinan.

Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan, sejak 2001 tercatat level kebermasalahan perda berkisar 30% dari jumlah perda yang dikaji reguler per tahun. Hal ini sejalan dengan Kemendagri yang saat itu menerbitkan 3.000-an peraturan daerah bermasalah.

Sayangnya, langkah penertiban tak berjalan mulus seiring Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang membatalkan kewenangan pembatalan perda oleh Gubernur maupun Mendagri pada Juni 2017. Belakangan Presiden menerbitkan Instruksi Nomor 32/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Instruksi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32/2017 tentang Penyelesaian Sengketa Peratutan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi. Keduanya diyakini dalam menjadi mekanisme filter mengatasi regulasi bermasalah pasca putusan MK yang kini membanjiri Mahkamah Agung.

Namun, berbagai payung hukum tersebut belum sepenuhnya ditaati. Pembuatan kebijakan publik umumnya masih didasarkan pendekatan kekuasaan serta tidak berorientasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga menghambat pembangunan daerah. Tak heran, sederet paket ekonomi pemerintah pusat belum berjalan efektif karena terhambat rumitnya aturan pajak, retribusi, dan perizinan di daerah.

Berbagai kebijakan daerah juga sering kali tak sejalan dengan aturan diatasnya. Selain isu perizinan, pajak, dan retribusi di daerah yang acap kali tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian usaha, terbaru muncul polemik pengesahan revisi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Nomor 12/2005 yang substansinya bertentangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Berita acara sidang penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi di Kementerian Hukum dan HAM karena Pemerintah Kota Bogor hadir pada 20 September 2018 yang memerintahkan isi Perda KTR disesuaikan PP 109 dan pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 3/2014 pun tidak diindahkan. Wali Kota Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mengesahkan revisi perda tersebut. Andai terus dibiarkan, fenomena ini tentu akan mengancam tatanan kebijakan publik ke depan. Apalagi Daerah lain sedang membahas peraturan sejenis yang secara legal dan konten juga bermasalah.

Jika dicermati, setidaknya ada tiga hal dapat dilakukan guna mengurangi lahirnya perda bermasalah. Pertama, optimalisasi jalur penyelesaian sengketa nonlitigasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jalur ini bisa menjadi pilihan tercepat dan efisien untuk menemukan win-win solution bagi seluruh pihak.

Memang, siapapun yang keberatan dapat mengajukan peninjauan kembali perda bermasalah ke Mahkamah Agung. Namun, jalan ini seyogianya menjadi pilihan terakhir karena tidak efisien dan menjadi bukti betapa penyusunan perda minim konsultasi publik. Jika jalur nontiligasi dijalankan maksimal, seluruh stakeholder juga bisa menghemat energi.

Kedua, penggunaan teknologi. Ini adalah salah satu sarana mendeteksi potensi perda bermasalah termasuk meminta masukan publik secara luas. Keterlibatan publik akan mendorong tranparansi dan akuntabilitas penyusunan regulasi. Kemendagri pernah meluncurkan sistem informasi perda (e-perda) pada 2016 yang perlu terus dioptimalkan. Penggunaan teknologi yang dikombinasikan dengan metode pengukuran dampak regulasi (regulatory impact assessment) dalam proses pembuatan aturan daerah bisa menjadi pilihan.

Ketiga, penguatan pengawasan Kemendagri dan pemerintah provinsi. Inilah sesungguhnya masalah fundamental harus diselesaikan. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama maraknya perda bermasalah. Jika ini dapat diperbaiki, sebagian besar persoalan dapat diselesaikan. Di luar itu, pemerintah daerah harus sadar bahwa perda bermasalah hanya akan menghambat perkembangan wilayah. Di era globalisasi dan ketatnya kompetisi, perda bermasalah akan memperburuk posisi kemudahan berusaha (ease of doing business). Tahun ini peringkat ease of doing business Indonesia turun menjadi 73 dari sebelumnya 72, semakin jauh dari target Presiden di ranking 40.

Perda KTR Kota Bogor hanyalah contoh kecil aturan bermasalah di daerah selain retribusi, pajak, dan tenaga kerja yang harus segera dibereskan. Satu yang patut direnungkan adalah bahwa otonomi lahir bukanlah untuk menjadikan Indonesia negara federal, melainkan sebuah kesatuan yang tumbuh bersama. Oleh karenanya, jangan lagi ironi kebijakan di era otonomi terus terjadi.

--- o0o ---


Dibaca 291 kali