KPPOD: 276 Kabupaten dan Kota Terancam Bangkrut

KPPOD: 276 Kabupaten dan Kota Terancam Bangkrut

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyampaikan hasil penelitian yang mengejutkan. Lembaga menyebut sebanyak 276 daerah kabupaten dan kota di Indonesia kini terancam bangkrut karena hanya bergantung dari anggaran pusat. Jika tidak segera diatasi, anggaran negara nantinya hanya akan terbebani untuk mengurus daerah tersebut. 


“Ancaman kebangkrutan itu sangat nyata dan ada. Jika memakai model perusahan, seharusnya daerah-daerah itu sudah ditutup. Tetapi ini kan soal negara, mengenai urusan publik. Jadi tidak ada yang namanya ditutup. Maka negara terbebani mengurus daerah yang bangkrut itu," ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng dalam konferensi pers mengenai Platform Desentralisasi Parpol Perserta Pemilu 2014 di Jakarta, Jumat (04/04).


Robert menjelaskan, 276 daerah itu terancam bangkrut terutama karena 75 persen Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) dipakai untuk belanja atau gaji birokrasi. Artinya, anggaran habis digunakan hanya untuk gaji pegawai.


Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) daerah-daerah tersebut sangat rendah. Data KPPOD menyebutkan, 381 daerah memiliki rasio PAD atas APBD kurang dari 10 persen. Adapun 276 daerah itu masuk dalam kelompok tersebut.


“Kalau belanja pegawai mencapai 75 persen dari APBD, sementara PAD kurang dari 10 persen, ini kan sudah tidak masuk akal. Mereka lalu benar- benar hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kalau ketergantungan tinggi seperti itu maka otonomi daerah tidak berjalan. Apa yang otonomi, kalau semuanya masih bergantung ke pusat," ujar dia.


Robert memberi contoh kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Anggaran Kabupaten ini sebanyak 75 persen hanya untuk belanja pegawai. Dengan demikian sisa APBD tinggal 25 persen. Dari 25 persen itu masih dipakai lagi untuk belanja keperluan pemerintah daerahnya. Biaya yang digunakan untuk belanja publik hanya 2 persen dari 25 persen sisa APBD.


“Dengan angka seperti itu, apa yang bisa dibangun untuk daerah. Bagaimana mau bangun jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya kalau anggarannya sangat kecil seperti itu," tegasnya.


Dia berharap pemerintah pusat benar-benar serius memikirkan persoalan ini. Pemerintah, ujar dia, harus berani menggabungkan atau mengembalikan wilayah yang terancam bangkrut ke daerah induk.


Meski demikian, Robert mengaku pesismis hal tersebut akan dilakukan, mengingat pemerintah dan DPR selalu membuka kran untuk pemekaran wilayah. (zel/kap/yel)

 

--- (Sumber: http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=55107-KPPOD:-276-Kabupaten-dan-Kota-Terancam-Bangkrut) ---


Dibaca 1554 kali