Desentralisasi dan Ekonomi Politik Oligarki

Desentralisasi dan Ekonomi Politik Oligarki

 

Kalau merujuk pengalaman komparatif di banyak negara lain, usia satu dasawarsa tersebut mestinya menjadi titik waktu bersalinnya fase transisi ke konsolidasi desentralisasi. Namun di negeri ini, desentralisasi kita justru potensial terkunci di zona bahaya (lampu kuning), ditandai belum juga berfaedahnya eksperimen kebijakan tersebut bagi masyarakat lantaran semuanya macet di tatataran agenda instrumentalis yang bejejal kepentingan elite. Fakta masih marjinalnya posisi rakyat dalam sistem permainan yang ada mengalirkan skeptisisme atas kebermanfaatan kebijakan tersebut.


Blunder Asumsi

Hadirnya otonomi kerap dibalut oleh suatu narasi besar: sebentuk keyakinan bahwa inilah jalan ideal memperkuat demokrasi lokal dan bahkan nasional (Smith, 1985), meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kapasitas teknokrasi negara (governability), mendorong realokasi nilai, kekuasaan dan resorsis ekonomi, serta mengakselerasi pembangunan yang lebih bermutu. Ringkasnya, otonomi diyakini sebagai rute alternatif bagi penguatan negara di satu sisi, keberdaayan dan kesejahteraan rakyat pada sisi lain.


Namun mesti jujur diakui, setelah jauh melangkah sepuluh tahun, jalan yang dilalui terasa berliku, bahkan sebagian hanya berputar pada radius gerak pendek. Yang lebih banyak hadir adalah deretan paradoks, bukan pada aras instrumentasi saja, tapi masih berkenan soal-soal besar seputar konsep, kebijakan, strategi. Maka, agenda setting otonomi hari ini tetap sarat isu-isu yang mestinya selesai di fase transisi awal: pembagian kewenangan, perimbangan keuangan, penataan daerah, sistem elektoral, dst. Sementara semuanya macet di situ, janji kesejahteraan dan pelayanan publik terasa jauh panggang dari api.


Meski deretan agenda tersebut bertampak instrumentalis, karakter masalahnya amat paradigmatis dan politik. Tesis gagalnya desentralisasi menyumbang hadirnya kesejahteraan dan layanan publik lebih baik adalah hasil pembacaan ekonomi-politik yang mendasar. Sepuluh tahun kita sibuk dengan desain kebijakan yang institusionalis, dalam tuntunan aliran pemikiran public administration school. Dari sana mengalir berbagai proyek instalasi kerangka kelembagaan baru demokrasi, sementara pada sisi lain lalai memeriksa struktur relasi kekuasaan yang timpang dan masih didominasi segelintir elit/oligharki lokal.


Padahal, hidupnya demokrasi, meningkatnya kesejahteraan, serta membaiknya layanan dasar bukan semata ditentukan  regulasi atau institusi tetapi sebagai hasil power relations. Penguasaan otoritas formal dalam jabatan publik yang didukung jejaring oligharki berarti penguasaan instrumen negara (regulasi dan fiskal). Kiblat kebijakan dan alokasi sumber daya/APBD berupa proyek, bansos, dll. amat sarat predatory-interest (Vedi Hadiz, 2003), sementara publik hanya menunggu tetesan sisa. Suara kalangan kampus dan aktivis LSM lokal dibiarkan muncul, tetapi efek tandingnya tak sebanding, bahkan kerap dikooptasi.


Sepuluh tahun berotonomi, berbagai model kajian maupun desain kebijakan publik gagal menyadari satu karakter khas desentralisasi yang lahir pada konteks reformasi: tidak tuntasnya perubahan struktur ekonomi-politik, termasuk relasi kuasa dan para aktor lama di dalamnya. Cerdiknya, kelompok yang datang dari masa lalu ini tidak menolak berbagai perubahan kelembagaan demokrasi lantaran mereka mahfum betul, karakter kekuasaan yang dicangkok dalam kelembagan itu masih mewarisi nilai dan struktur hubungan lama. Tidak sulit bagi mereka untuk berdaptasi dengan pranata baru demokrasi, bahkan berhasil memanipulasinya sebagai jalan baru rekonsolidasi kekuasaan, membajak arah demokrasi, merampok aset/sumber daya publik.


Konteks struktural inilah yang melatari jadi sulitnya pilkada langsung atau pemekaran sebagai jalan perbaikan kesejahteraan rakyat. Konteks itu pula yang menjelaskan hasil kajian KPPOD (2010) bersama Neil McCulloch dari Universitas Sussex ihwal kontroversi tiadanya hubungan signifikan antara mutu governansi dan pertumbuhan ekonomi selama era desentralisasi. Sulit dibantah, betapa kemajuan ekonomi kita sangat bergantung pada peran elite lokal (khususnya Kepala Daerah), sementara pada sisi lain kalangan elite justru bersekutu jahat dengan oligharki bisnis (local capture).


Catatan Akhir

Merefleksi sepuluh tahun jalan yang sudah kita lalui, koreksi kebijakan dan strategi baru ke depan mesti bertolak dari karakter transisi rejim dan struktur ekonomi-politik lokal tersebut. Saya menilai peran pemerintah pusat, lewat instrumen dan rekayasa kebijakan, amat penting guna memastikan akses yang sama bagi setiap pihak. Jika desain pilkada masih saja mahal (“politik berat di ongkos”), misalnya, berarti kita tetap mengawetkan pilihan “mempertaruhkan”  nasib daerah pada segelintir kaum plutokrasi seperti saat ini.


Harapan kedua dialamatkan kepada pegiat akar rumput. Di aras lokal, sandaran tersisa ada di pundak aktivis dan media, dengan segala keterbatasannya. Strategi mesti diubah: dari sikap emoh negara (destatisasi) kepada politisasi kehidupan sosial melalui dorongan ke dalam politik formal. Pilihan terus bertahan sebagai “demokrat mengambang” sulit dibenarkan secara moral-politik kala karakter transisi rejim dan struktur lokal hanya menghasilkan relasi kuasa yang timpang-ekstrim. Alokasi sumber daya publik bagi akses keadilan, kesejahteraan, perbaikan pendidikan/kesehatan selalu berbasis otoritas, sementara pengaruh tekanan massa hanyalah picuan yang seringkali gampang diabaikan elite dominan.


Tidak ada pilihan mudah, memang. Tapi berharap rakyat bersabar menanti sepuluh tahun lagi tentu tidak adil, sekaligus berbahaya. Amerika Latin jadi cermin, rakyat yang marah lantaran tak kunjung masuk dalam sistem pernainan baru justru menuntut resentralisasi. Di tanah air kita juga punya cermin sendiri: rakyat Papua yang kecewa lantaran dana otsus belum terbukti tuahnya malah berniat mengembalikan otsus, memilih otonomi biasa (ketimbang bergelimang uang otsus tapi dirampok pejabat), bahkan merdeka (“M)”.

Oleh: Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta

 


--- (Dimuat di Harian: Suara Pembaruan - Senin, 23 Mei 2011 - Hlm. Opini) ---


Dibaca 753 kali