top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

 

Standar Penanganan Pengaduan Perda

 

T A H A P A NK E T E R A N G A N
TAHAP I
Permohonan pengaduan atas Perda bermasalah kepada KPPOD dan balasan surat dari KPPOD Permohonan diajukan kepada sekretariat KPPOD secara tertulis dilampiri Perda bersangkutan.
TAHAP II
Desk analysis perda Desk analysis dilakukan oleh tim KPPOD berdasarkan Perda yang disampaikan pemohon dan materi-materi pendukung lainnya.
TAHAP III
Verifikasi lapangan:
1. Wawancara stakeholders setempat, observasi, dll.
2. Merumuskan hasil analisis dan verifikasi lapangan.
Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim KPPOD di daerah bersangkutan yang difasilitasi oleh pemohon.
TAHAP IV
Advokasi:
1. Rapat dengan Pemda/DPRD setempat.
2. Lobi, Aliansi, dll.
Dengar pendapat diikuti tim KPPOD dan Pemohon.
TAHAP V
Follow Up:
1. Evaluasi hasil langkah-langkah yang telah ditempuh.
2. Menentukan langkah strategis selanjutnya.
Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu berdasarkan pada langkah-langkah strategis yang telah disepakati bersama;
Bila tuntutan diterima Pemda, maka bantuan atas pengaduan kebermasalahan perda berakhir.
Bila tuntutan tak diterima Pemda, maka beberapa langkah alternatif akan ditempuh, seperti mempengaruhi opini (Media Massa), advokasi (ke Pemerintah Pusat), dll.



Bagan Alur Penanganan Perda

 

K E T E R A N G A N:
1. Penilaian potensi masalah: identifikasi kebermasalahan ini bersifat awal, berdasarkan kajian singkat atas Perda. Masalah-masalah awal ini menjadi sebagian isi dalam latar belakang masalah survei lapangan --> untuk menyamakan persepsi soal hasil identifikasi masalah ini, KPPOD berdiskusi dengan mitra kerja yang mengajukan permintaan analisis Perda.
2. Penggalian data lapangan: didahului oleh pembuatan Desain Riset (ToR) dan instrumen riset lapangan --> dikoordinasikan oleh Divisi Litbang KPPOD.
3. Laporan Kajian: berisi hasil analisa tekstual Perda dan analisa data/informasi yang diperoleh dalam survei lapangan. Sebagai sebuah catatan kebijakan (policy note), laporan ini akan dibuat singkat (± 10 hlm) berdasarkan kerangka isi yang ditetapkan dalam Desain Riset.
4. A. Jika isi Laporan Kajian di atas menunjukan tidak ditemukannya problem signifikan, maka proses kerja sama penanganan Perda berakhir pada saat laporan itu diserahkan ke mitra kerja.
B. Jika isi laporan menunjukan ada potensi/bukti permasalahan baik dalam Perda maupun praktik di lapangan, maka proses kerja sama penanganan Perda dilanjutkan ke tahapan advokasi. Advokasi ini adalah proses permintaan ke Mendagri untuk menerbitkan rekomendasi revisi/pembatalan atas Perda. Sebagai bagian integral dalam proses advokasi ini, KPPOD bersama Mitra akan melakukan Diskusi Media untuk membangun dukungan opini publik dan mensosialisasi hasil kajian ke khalayak luas.
C. Biaya akan diperhitungkan secara berbeda antara opsi 1, 2, 3, 4A dengan 1, 2, 3, 4B yang akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.

---o0o---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today77
Yesterday614
This week2818
This month15506
Total623233

Visitor IP : 54.81.152.30 Browser & OS: Unknown - Unknown Jumat, 26 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 12 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah